Pindahan Ibu Kota
Moeldoko: Pemindahan IKN tidak abaikan SDM setempat
23 Februari 2022 12:05 WIB
Tangkapan layar - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi narasumber dalam dalam diskusi publik Beranda Nusantara bertajuk "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan langsung di kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, dipantau dari Jakarta, Rabu (23/2/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya/am.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur tidak akan mengabaikan sumber daya manusia (SDM) setempat, baik mulai dari awal pembangunan hingga sistem IKN berjalan.
Pembangunan IKN Nusantara juga sudah sepatutnya mampu memunculkan keunggulan SDM, kata Moeldoko dalam diskusi publik Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" secara virtual, seperti dipantau di Jakarta, Rabu.
“Mulai dari awal pembangunan sampai IKN berjalan, SDM di sana tidak boleh diabaikan. Kehadiran IKN harus betul-betul menjadi faktor pengungkit yang memunculkan keunggulan SDM serta menyerap tenaga kerja yang ada sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif di dalamnya, bahkan berkontribusi besar dalam proyek yang juga besar ini," kata Moeldoko.
Dia juga menyampaikan salah satu aspirasi masyarakat Kalimantan Timur terhadap pemindahan dan pembangunan IKN ialah mereka berharap pemindahan tersebut tidak meminggirkan masyarakat lokal.
"Salah satu aspirasi masyarakat Kalimantan Timur adalah terkait dengan kebijakan afirmatif untuk masyarakat, yaitu pembangunan IKN dan modernisasi yang dilakukan agar tidak meminggirkan masyarakat setempat," jelasnya.
Selain itu, kata dia, dengan kedatangan perwakilan pihak Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kalimantan Timur ialah untuk mendengar aspirasi warga melalui masyarakat adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat.
Masyarakat setempat juga mengharapkan Pemerintah benar-benar menerapkan konsep menjaga lingkungan dalam pembangunan IKN.
"Konsep yang baik itu seperti lingkungan yang terjaga, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono, bahwa 20 sampai 30 persen adalah yang akan dibangun; sedangkan sisanya, 70 persen, adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ini semua konsep yang sangat bagus. Mereka menginginkan itu jangan hanya konsep, tetapi betul-betul secara konsisten dijalankan," jelasnya.
Masyarakat juga berharap kearifan lokal dan budaya Kalimantan Timur tetap terjaga dengan baik, sehingga mereka dapat berperan secara aktif dalam pembangunan IKN.
"Ini hal-hal penting yang perlu diserap agar kebijakan itu (terkait dengan pemindahan IKN) betul-betul bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan setempat ataupun kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: IKN Nusantara jadi respons hadapi perubahan iklim
Baca juga: Presiden: IKN Nusantara jadi representasi bangsa unggul
Baca juga: Kawasan inti pusat pemerintahan IKN kombinasikan hunian dan komersial
Pembangunan IKN Nusantara juga sudah sepatutnya mampu memunculkan keunggulan SDM, kata Moeldoko dalam diskusi publik Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" secara virtual, seperti dipantau di Jakarta, Rabu.
“Mulai dari awal pembangunan sampai IKN berjalan, SDM di sana tidak boleh diabaikan. Kehadiran IKN harus betul-betul menjadi faktor pengungkit yang memunculkan keunggulan SDM serta menyerap tenaga kerja yang ada sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan aktif di dalamnya, bahkan berkontribusi besar dalam proyek yang juga besar ini," kata Moeldoko.
Dia juga menyampaikan salah satu aspirasi masyarakat Kalimantan Timur terhadap pemindahan dan pembangunan IKN ialah mereka berharap pemindahan tersebut tidak meminggirkan masyarakat lokal.
"Salah satu aspirasi masyarakat Kalimantan Timur adalah terkait dengan kebijakan afirmatif untuk masyarakat, yaitu pembangunan IKN dan modernisasi yang dilakukan agar tidak meminggirkan masyarakat setempat," jelasnya.
Selain itu, kata dia, dengan kedatangan perwakilan pihak Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kalimantan Timur ialah untuk mendengar aspirasi warga melalui masyarakat adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat.
Masyarakat setempat juga mengharapkan Pemerintah benar-benar menerapkan konsep menjaga lingkungan dalam pembangunan IKN.
"Konsep yang baik itu seperti lingkungan yang terjaga, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono, bahwa 20 sampai 30 persen adalah yang akan dibangun; sedangkan sisanya, 70 persen, adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ini semua konsep yang sangat bagus. Mereka menginginkan itu jangan hanya konsep, tetapi betul-betul secara konsisten dijalankan," jelasnya.
Masyarakat juga berharap kearifan lokal dan budaya Kalimantan Timur tetap terjaga dengan baik, sehingga mereka dapat berperan secara aktif dalam pembangunan IKN.
"Ini hal-hal penting yang perlu diserap agar kebijakan itu (terkait dengan pemindahan IKN) betul-betul bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan setempat ataupun kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: IKN Nusantara jadi respons hadapi perubahan iklim
Baca juga: Presiden: IKN Nusantara jadi representasi bangsa unggul
Baca juga: Kawasan inti pusat pemerintahan IKN kombinasikan hunian dan komersial
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
Tags: