Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dimulai pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dengan mereboisasi hutan terlebih dahulu.

"Pembangunan IKN Nusantara ini akan dimulai tahap pertama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan diawali dengan upaya merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu," kata Presiden dalam memberikan sambutan kunci pada acara Beranda Nusantara, sebagaimana disaksikan secara daring, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa sebelum memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta,pembangunan IKN diawali dengan melakukan penghijauan dam menanam kembali pohon dari berbagai jenis tanaman.

Kemudian, pembangunan dilanjutkan dengan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air baku, wilayah hijau dan biru kota, kompleks Pemerintahan, perkantoran, perumahan beserta sarana dan prasarananya.

Presiden menegaskan bahwa pemindahan IKN ke Nusantara bukan sekadar memindahkan Aparatur Sipil Negara dan membangun gedung-gedung pemerintah.

"Namun, ini adalah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa membangun IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas Nasional, serta mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Oleh karena itu, pembangunan IKN juga berperan penting dalam melakukantransformasi budaya manusia Indonesia yang baru dan relevan dengan perkembangan masa kini serta siap untuk masa depan.

Transformasi budaya manusia itu, kata Presiden, dimulai dari merawat alam dan lingkungan, serta menggunakan material alam dan berbasis energi baru terbarukan.

Presiden meyakini bahwa IKN Nusantara akan menjadi kota yang ramah lingkungan karena dapat dijangkau dalam 10 menit, penggunaan transportasi publik sebesar 80 persen, cakupan area hijau 70 persen dan pengurangan temperatur sebesar 2 derajat.

Baca juga: Presiden: IKN Nusantara jadi representasi bangsa unggul

Baca juga: Jokowi isyaratkan calon kepala otorita IKN dari kalangan nonpartai

Baca juga: Presiden: Pemindahan IKN semestinya tidak lagi dipertentangkan