Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan adanya sinergi dan kolaborasi di berbagai instansi untuk mengatasi berbagai krisis dan isu permasalahan di Indonesia mulai dari pangan, infrastruktur hingga kesehatan.

“Diberbagai level harus terjadi sinergi dan kolaborasi, harus terjadi pemahaman antarbidang dan antarpekerja. Sinergi dan kolaborasi harus kita pegang terus,” katanya dalam Rakor Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemenkeu di Jakarta, Rabu.

Suahasil mengatakan sinergi dan kolaborasi ini dapat digunakan untuk menghadapi segala tantangan serta memperbaiki kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini.

Baca juga: OJK terus perkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan

Ia menuturkan, dahulu dalam menghadapi suatu krisis maka hanya instansi terkait yang akan membenahi namun saat ini seluruh kementerian dan lembaga bahkan pemerintah daerah harus berkontribusi.

Ia mencontohkan, isu pangan pada masa lalu bukan ranah Kementerian Keuangan melainkan Kementerian Pertanian namun saat ini ternyata isu tersebut juga harus diselesaikan oleh Kementerian Keuangan hingga BUMN pangan.

“Misalkan soal pangan, mungkin kalau masa lalu kita berpikir isu pangan bukan bidangnya Kemenkeu. Tapi sekarang isu itu bisa kita dalami karena ada di berbagai macam bidang di Kemenkeu,” katanya.

Baca juga: Sri Mulyani: Sinergi fiskal dan moneter minimalkan risiko global ke RI

Hal itu lantaran Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat anggaran dari APBN yang merupakan tanggung jawab Kemenkeu.

Penyusunan hingga penyaluran anggaran kedua kementerian tersebut dilakukan oleh Kemenkeu yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Tak hanya itu, Suahasil menyatakan ternyata isu pangan di Indonesia tidak hanya dikerjakan oleh kementerian namun juga BUMN pangan.

BUMN bidang pangan ini terkadang meminta dukungan seperti penyertaan modal negara (PMN) dan penjaminan yang seluruh prosesnya terjadi di Kemenkeu yakni DJA, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR).

“Jika tidak ada sinergi maka kita akan kehilangan daya kita untuk melakukan perbaikan. Itu baru satu isu yang saya ilustrasikan ke pangan. Banyak yang lain seperti infrastruktur dan kesehatan,” jelasnya.