Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama terkait upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dalam The 2nd Working Level Meeting yang digelar di Nusa Dua, Bali, 21-22 Februari 2022.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 24 Januari 2022 di Bintan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Nani Hendiarti dan Deputy Secretary Prime Minister's Office Strategy Group Singapura Cindy Khoo, memimpin langsung jalannya pertemuan yang terbagi dalam empat topik utama.

"Kami berkomitmen untuk bekerja bersama dengan Singapura untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan dan meyakini bahwa kerja sama ini akan memberikan banyak manfaat bagi kedua negara," kata Deputi Nani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Perubahan iklim berpotensi sebabkan kerugian ekonomi akibat krisis air

Empat topik diskusi utama itu yakni Carbon Pricing and Markets, Nature Based Solutions and Ecosystem Based Approach, Clean Technology and Solution, dan Green and Blended Finance.

Deputi Nani pun menyampaikan harapannya agar pertemuan kali ini bisa menghasilkan kesepakatan yang konkret dan implementatif.

"Saya harap pembahasan kita kali ini bisa lebih mendalam mengenai bentuk kerja sama yang bisa diimplementasikan dalam waktu dekat, melalui kegiatan pilot project pada keempat topik," imbuhnya.

Delegasi Singapura yang diketuai oleh Deputy Cindy Khoo juga turut ikut menyetujui bahwa Indonesia dan Singapura harus bisa lebih cepat dalam menyusun proyek konkret di keempat isu yang dibahas.

"Kita sudah tahu isu-isu yang mau kita bahas, sekarang yang lebih penting lagi adalah mengenai bagaimana cara kita melakukannya ke depan. Di mulai dari adanya agenda atau timeline dari masing-masing proyek," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani : Pandemi COVID-19 bawa dampak baik pada perubahan iklim

Deputy Cindy menjelaskan bahwa Singapura memang berkomitmen pada adanya aksi untuk mengendalikan perubahan iklim, yaitu melakukan transformasi industri, ekonomi, dan masyarakat, kemudian mengadopsi low-carbon technologies, dan mengedepankan kolaborasi internasional antarnegara yang efektif.

Di akhir sesi, kedua negara menyepakati 11 kegiatan dan periode waktu kerja sama dari empat bidang yaitu carbon pricing and markets, nature based solutions and ecosystem-based approach, clean technology and solution, dan green and blended finance, yang akan dituangkan ke dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara.

Penandatanganan MoU tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada bulan Maret 2022.