Jakarta (ANTARA News) - DPR berharap pemerintah konsisten melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pengendalian tersebut bisa dilakukan dengan sejumlah cara, yakni penyaluran secara tertutup dan bertahap sesuai target sasaran serta penyempurnaan regulasi.

"Juga melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg serta meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan energi terbarukan," ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidatonya dalam sidang paripurna DPR dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2012 di Jakarta, Selasa,

Pada saat yang sama, DPR mengharapkan pemerintah meningkatkan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap volume BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM itu.

"Pemerintah harus tegas menindak dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dewan mengingatkan agar pemerintah tegas menangani BBM bersubsidi karena hingga kini belum ada langkah konkrit yang dilakukan," ujarnya.

Sementara untuk kebijakan subsidi listrik tahun 2012, menurut Ketua DPR, sudah ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah agar penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan berkesinambungan antara kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen.

Pemberian subsidi listrik kepada golongan pelanggan juga harus lebih tepat sasaran melalui kebijakan tarif serta perlu adanya optimalisasi bauran energi (energy mix) untuk bahan bakar terutama dengan cara menurunkan penggunaan BBM serta menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batu bara, dan jenis energi lainnya.

Terkait penerimaan negara dari sektor migas, Marzuki mengatakan, DPR mendukung pemerintah agar mampu mengatasi tantangan dalam lifting minyak mentah yang disebabkan produksi alamiah serta kendala pemberian izin lokasi dan pembebasan lahan.

"Optimalisasi penerimaan migas tahun 2012 akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup," ujarnya.
(D011)