Menlu Rusia pertanyakan hak kedaulatan Ukraina
22 Februari 2022 21:05 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dokumen, termasuk dekrit yang mengakui dua wilayah memisahkan diri yang didukung Rusia di Ukraina timur sebagai entitas independen, dalam sebuah upacara di Moskow, Rusia, (21/2/2022). ANTARA FOTO/Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS/aww.
Moskow (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa mempertanyakan apakah Ukraina memiliki hak kedaulatan sebab menurutnya pemerintah di Kiev tidak mewakili bagian-bagian konstituen negara tersebut, demikian Kantor Berita Interfax melaporkan.
"Jika berbicara tentang prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, salah satu dokumen pentingnya ... adalah Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan di kalangan Rakyat," katanya.
Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev dan digantikan oleh seorang pemimpin pro-Negara Barat.
Hal itu memicu Rusia untuk mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan mendukung kelompok separatis di sejumlah wilayah timur.
"Saya rasa tidak ada siapa pun yang dapat mengklaim bahwa rezim Ukraina, semenjak kudeta 2014, mewakili seluruh orang yang tinggal di wilayah Ukraina," kata Lavrov.
Sumber: Reuters
Baca juga: Presiden Nikaragua dukung sikap Rusia atas Ukraina
Baca juga: Jepang akan bergabung dengan AS jatuhkan sanksi terhadap Rusia
Baca juga: Putin teken dekret pengakuan dua "republik merdeka" di Ukraina timur
"Jika berbicara tentang prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, salah satu dokumen pentingnya ... adalah Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan di kalangan Rakyat," katanya.
Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev dan digantikan oleh seorang pemimpin pro-Negara Barat.
Hal itu memicu Rusia untuk mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan mendukung kelompok separatis di sejumlah wilayah timur.
"Saya rasa tidak ada siapa pun yang dapat mengklaim bahwa rezim Ukraina, semenjak kudeta 2014, mewakili seluruh orang yang tinggal di wilayah Ukraina," kata Lavrov.
Sumber: Reuters
Baca juga: Presiden Nikaragua dukung sikap Rusia atas Ukraina
Baca juga: Jepang akan bergabung dengan AS jatuhkan sanksi terhadap Rusia
Baca juga: Putin teken dekret pengakuan dua "republik merdeka" di Ukraina timur
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022
Tags: