Jakarta (ANTARA) - Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Papua Barat untuk menciptakan strategi demi mempercepat vaksinasi terhadap seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Dorongan itu, berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Papua Barat.

Dalam kesempatan itu, Komisi IX DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Papua Barat, Kepala BPOM, serta Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, di Manokwari, Papua Barat, Senin (21/2).

"Angka vaksinasi tahap 1 baru 50-an persen, kemudian vaksinasi tahap 2 baru 30-an persen. Memang, satu catatan terpenting adalah pemerintah harus ada strategi untuk mempercepat vaksinasi di Papua Barat ini,” kata Melkiades.

Komisi IX DPR RI juga membahas persoalan ketenagakerjaan di Papua Barat. Komisi IX memandang kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta pemerintah kabupaten tingkat II sudah baik.

Baca juga: Panja vaksin Komisi IX DPR evaluasi program vaksinasi
Baca juga: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI desak Jakarta perbanyak isolasi terpusat
Baca juga: Komisi IX DPR gali informasi persiapan penerapan prokes KTT G20

“Ini sangat penting karena dalam kondisi pandemi ini BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi salah satu bantalan terpenting dalam hal menangani persoalan tenaga kerja di suatu daerah, terutama Papua Barat ini,” jelas Melkiades.

Selain menggelar pertemuan itu, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI juga meninjau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari, Papua Barat, untuk melihat sarana dan prasarana serta menyampaikan aspirasi masyarakat agar BPOM menjadi perpanjangan tangan pemerintah Manokwari.

Peninjauan tersebut tidak hanya dilakukan dalam rangka mengawasi obat-obatan, kosmetik, vitamin, makanan, minuman, barang siap dimakan maupun bahan baku sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPOM Manokwari.

Akan tetapi, juga memberikan penguatan agar BPOM Manokwari bisa menjadi sesuatu yang berbeda dari tupoksinya sendiri.

Penguatan tersebut tidak hanya sebatas penguatan tupoksi reguler, tetapi juga memberikan nilai lebih bagi masyarakat yang berada di Manokwari dan di Papua Barat.

Dalam peninjauan itu, Komisi IX DPR RI juga melihat banyak tanaman yang bisa menjadi komoditas yang sangat tinggi, baik itu bagi masyarakat sebagai produsen, dikelola usaha mikro kelas menengah (UMKM), maupun dikelola secara besar.

Komisi IX DPR RI pun memandang hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa karena apabila komoditas tersebut dapat dibina dan dibimbing BPOM, tentunya akan menambah peningkatan kebutuhan masyarakat yang ada di Manokwari dan Papua Barat secara umumnya.