Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh berencana untuk mengubah pola perbaikan sekolah yang tidak layak dari bertahap menjadi serentak di seluruh Indonesia sehingga pada 2014 sudah tidak ada lagi laporan mengenai sekolah rusak.

Hal itu disampaikan Mendiknas dalam acara silaturahmi guru-guru berdedikasi 2011 dengan Ibu Ani Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Sabtu siang.

"Tadi malam secara informal saya menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono mengenai jumlah sekolah yang rusak, secara presentasi memang kecil tapi apabila dikalikan ratusan ribu jadi banyak," kata M.Nuh.

Ia mengatakan bahwa jumlah sekolah yang rusak di seluruh Indonesia sekitar 11 persen dari 900 ribu yaitu sekitar 100 ribu sekolah, data dan fotonya telah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Menurut M.Nuh selama ini proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai.

"Sekarang mau disiapkan Inpres untuk membangun secara bersamaan (serentak)," katanya. Ia berharap pembangunan itu dapat dilakukan dalam satu atau dua tahun mendatang sehingga pada 2014 tidak ada lagi sekolah yang tidak layak.

Untuk memperbaiki dan membangun kembali sekolah-sekolah yang tidak layak itu, kata Mendiknas, dibutuhkan dana lebih kurang Rp12 triliun.

Ia menyebut mengenai kemungkinan untuk menggandeng TNI dalam pembangunan itu sehingga dapat betul-betuk dilakukan secara menyeluruh dan serentak.

"Salah satu contoh yang sudah kita lakukan itu dengan TNI, karena tenaga TNI kan gratis dan TNI ada yang tenaga zenit, yang ahli sipil, banyak insinyurnya," katanya.

Mendiknas berharap anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam APBN 2012 sehingga sebelum 2012 sudah keluar Inpres. "Namun saya belum dapat memastikan harus dikonsultasikan dahulu," katanya sekalipun mengatakan bahwa ada sinyal positif dari Presiden.

Sementara itu Ibu Ani Yudhoyono menyambut positif rencana itu. Ia berharap bahwa Mendiknas dapat melanjutkan dialognya dengan Presiden agar rencana itu terwujud. Ia juga berkomitmen untuk turut mendorong keberhasilan terwujudnya rencana itu demi memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. (ANT)