Bandung (ANTARA News) - Kasus tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur di Provinsi Jawa Barat (Jabar) cenderung mengalami peningkat setiap tahunnya, sampai Agustus 2011 ini sedikitnya telah terjadi 181 kasus kekerasan dan trafficking terjadi di Jawa Barat.

"Berdasarkan data yang kami inventarisir sampai sekarang, sedikitnya ada 181 kasus kekerasan terhadap anak dan korban trafficking di Jabar. Angka kekerasan terhadap anak memiliki kecenderungan yang paling meningkat dibandingkan dengan kasus lainnya," kata Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar Netty Heryawan, di Bandung, Sabtu.

Menurut Netty, tindak kekerasan terhadap anak yang paling banyak ditemukan di Provinsi Jabar adalah kasus pelecehan seksual.

"Rata-rata pelecehan seksual dan kasus lainnya yang paling memilki kecenderungan meningkat adalah traficking," katanya.

Menurutnya, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa tindakannya terkadang masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu, kata Netty, pihaknya tadi malam melakukan penandatanganan kesepatan bersama atau MoU dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan Pusat Studi Wanita (PSW) Jawa Barat di kantor P2TP2A, Jalan RE Martadinata Kota Bandung.

Netty menjelaskan, kasus kekerasan terhadap anak ini harus segera diantisipasi oleh seluruh pemangku kebijakan karena kasus seperti ini merupakan penomena gunung es yang terus berkembang.

"Jadi jumlah kasus yang kami inventarisir tidak tertutup kemungkinan lebih besar lagi. Sebab, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak dilaporkan," katanya.

Ia menuturkan, saat ini pihaknya terus memperluas jaringan kerja untuk meminimalisir kasus-kasus serupa terutama di daerah-daerah yang memiliki kecenderungan tindak kekerasan dan trafficking yang tinggi.

Selain melakukan MoU, kata Netty, upaya lainnya untuk meminimalisir praktik kekerasan terhadap anak ialah dengan membuka jaringan terhadap berbagai komponen.

Salah satunya, dikatakan Netty ialah melakukan kerjasama dengan pemangku kebijakan, ormas, LSM, PSW serta jaringan lainnya dengan membuat komitmen bersama guna memantau dan meminimalisir.

"Tidak mungkin kami melakukan sendirian, seluruh komponen harus turut andil dalam meminimalisir kasus-kasus ini," kata Netty.