Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengharapkan program peternakan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Kami menilai BUMDes Bersama ini sangat penting untuk mengkonsolidasi potensi peternakan terpadu di kawasan perdesaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan keberlanjutan menjadi kunci bagi program desa peternakan terpadu bisa memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan, serta berperan dalam mensejahterakan warga desa.

Dengan demikian, menurut dia, keberadaan BUMDesma diharapkan dapat menopang kebutuhan pangan warga desa, menurunkan prevalensi kekerdilan, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di desa.

Di samping itu, program desa peternakan terpadu juga diharapkan dapat menghadapi tantangan setelah pandemi COVID-19, yakni memenuhi kebutuhan pangan.

Ia mengatakan, ketahanan pangan hewani sangat penting di samping juga dengan ketahanan pangan nabati.
"Satu hal yang menjadi tekanan Pak Presiden Joko Widodo bahwa tantangan kita setelah pandemi COVID-19 ini adalah pangan. Jadi masalah pangan akan menjadi tantangan yang global, bukan hanya Indonesia," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya terus berupaya untuk melakukan peningkatan ketahanan pangan, baik yang nabati maupun hewani. Salah satu caranya dengan program desa peternakan terpadu berkelanjutan.

Ia mengemukakan, program peternakan terpadu berkelanjutan telah dimulai sejak tahun 2021 dengan sasaran program tersebut adalah BUMDesma yang melibatkan 5-10 desa.

"Arahnya desa-desa yang berpotensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging baik daging sapi, kambing, ayam hingga pusat hortikultura," katanya.

Ia menyampaikan, proyek percontohan program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan dimulai di tujuh BUMDesma di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus.
Ketujuh BUM Desma yang menjadi proyek percontohan itu telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendes PDTT dan pihak ketiga.

Proyek percontohan ini telah melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 14 hektare, demikian Abdul Halim Iskandar.