Jakarta (ANTARA) - Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen TNI Purn Alexander K. Ginting menyebutkan terdapat enam strategi yang diperkuat oleh pemerintah guna menekan laju penularan varian Omicron yang semakin tinggi di dalam masyarakat.

“Dalam rangka antisipasi tentu PPKM skala mikro dan kabupaten kota harus menyiapkan isolasi terpusat, karena ada rumah-rumah yang tidak siap menampung mereka untuk isolasi mandiri,” kata Alexander dalam zoominar Strategi Menghadapi Gelombang Ketiga Pandemi yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Alexander mengatakan pemerintah akan terus memastikan pelonggaran aktivitas diikuti oleh pengendalian lapangan yang ketat agar masyarakat tidak menyikapi pelonggaran dengan kebebasan yang berlebihan.

Pengendalian turut dilakukan di daerah hotspot yang menjadi penyumbang kasus tertinggi agar kasus tidak meluas. Artinya, semua RT dan RW harus bisa membantu menerapkan mikro lockdown bila kasus meningkat sewaktu-waktu.

Baca juga: Tren kasus masih dipantau untuk tentukan gelombang ketiga COVID-19
Baca juga: 763 nakes di Bogor terpapar COVID-19 selama gelombang ketiga

Hal kedua yang diperkuat adalah meningkatkan laju vaksinasi yang menyentuh sasaran lanjut usia dan penderita komorbid terutama di wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

“Capaian vaksinasi ini juga harus menjadi target kita dan sudah 90,85 persen untuk dosis pertama dan 66,67 dosis kedua. Pada dosis ketiga 3,81 persen dan sekarang itu menjadi tugas kita,” ujar dia.

Ketiga, pihaknya akan terus mendorong akselerasi vaksinasi COVID-19 pada anak-anak agar imunitas terbentuk 100 persen. Hingga hari ini, dia menyebutkan pada vaksinasi anak 6-11 tahun, pemberian dosis pertama sudah mencapai 66,72 persen sedangkan dosis kedua mencapai 29,28 persen.

Dalam penguatan strategi keempat, pemerintah menertibkan mobilitas setiap pelaku perjalanan luar negeri dengan aturan protokol kesehatan yang ketat diikuti dengan karantina hingga pembentukan travel bubble untuk acara Presidensi G20 sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Satgas No.5 dan 6 tahun 2022.

​​​​​​Menurut Alexander, dalam memperkuat peran pemerintah meningkatkan kapasitas pelacakan dan penelusuran serta mengawasi berjalannya sebuah kegiatan, pemerintah akan mengedukasi warga mengenai protokol kesehatan melalui penguatan kapasitas PPKM skala mikro yang ada di desa dan kelurahan.

“Artinya untuk meningkatkan kapasitas kelurahan dan desa, bagaimana peran PPKM dalam mengawasi rakyatnya sendiri, warganya sendiri agar bisa melakukan 3M dan kemudian 3T bisa dikerjakan sehingga ada isolasi mandiri dan isolasi terpusat,” ucap Alexander.

Baca juga: Atasi gelombang ketiga COVID-19 dengan memutus rantai penularan
Baca juga: Gubernur: Jawa Barat sudah masuk gelombang ketiga COVID-19

Sedangkan dalam memasifkan strategi komunikasi risiko, pihaknya menggencarkan kampanye protokol kesehatan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, termasuk operasi masker dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

“Kita galakkan kembali, kita keliling terus ke pasar-pasar juga. Mereka harus paham bahwa betapa pentingnya 3M dan promotif preventif itu,” tegas dia.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi mengatakan daerahnya turut memperkuat sejumlah strategi seperti penambahan kapasitas tempat tidur sampai dengan 40 persen.

Pemerintah Jawa Barat juga telah membuat sebuah layanan Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) yang dapat membantu masyarakat dalam peminjaman tabung oksigen ataupun mempermudah masyarakat mengakses layanan vaksinasi.

Peningkatan uji laboratorium khususnya pada tes PCR juga penguatan edukasi melalui media ataupun road show yang menyasar berbagai tempat umum juga terus dilakukan.

"Semua untuk penguatan agar masyarakat paham bahwa intinya 3M adalah yang utama apapun yang terjadi, itu harus tetap kita perketat," tegas Nina.

Baca juga: Hadapi gelombang tiga COVID-19, Kota Solo siapkan faskes

Baca juga: KSP: Pemerintah siap hadapi gelombang ketiga COVID-19
Baca juga: Emiten kesehatan Bundamedik siap hadapi gelombang ketiga COVID-19