Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, melakukan Kampanye Keselamatan Pelayaran dan Gerai Terpadu Bangkitnya Ekonomi Nelayan di Era Normal Baru.

Bantuan yang diberikan berupa Pas Kecil gratis, alat keselamatan, fasilitas Kredit Untuk Rakyat (KUR) dari bank hingga asuransi ketenagakerjaan untuk nelayan di wilayah Kabupaten Karimun - Kepulauan Riau.

"Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diperuntukkan bagi kapal-kapal dengan tonage kotor kurang dari GT 7, sebagai dokumen kepemilikan kapal, surat tanda kebangsaan kapal / status hukum kapal," kata Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Jon Kenedi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Selain itu juga penunjang keselamatan pelayaran selama berlayar, berguna juga untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh perairan Indonesia.

Hingga saat ini telah diterbitkan sebanyak 1.024 dokumen Pas Kecil dan Pas Kecil ini didapatkan nelayan setelah mengikuti program gerai pengukuran kapal gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dengan memiliki Pas Kecil, nelayan memiliki kekuatan hukum untuk kepemilikan kapal, memudahkan pemerintah dalam mendata para pemilik kapal/nelayan sehingga apabila program-program peningkatan pengetahuan dan bantuan bagi pemilik kapal/nelayan nantinya akan lebih mudah mendapatkan data yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain itu, nelayan memperoleh bantuan berupa 1.500 baju pelampung dan pelampung penyelamat yang merupakan salah satu alat penunjang keselamatan di atas kapal.

Alat keselamatan ini merupakan bantuan dan partisipasi dari para pelaku usaha maritim (INSA/ISAA, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Tersus/TUKS dan pemilik kapal) sebagai bentuk dukungan ikut mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Balai Karimun wilayah terbesarnya adalah perairan sehingga transportasi laut menjadi moda transportasi vital dan sangat dibutuhkan dalam menunjang terselenggaranya aktivitas pelayaran dan untuk menghubungkan pulau yang satu ke pulau yang lainnya.

Selain pelayaran niaga dengan menggunakan kapal berkapasitas besar, pelayaran rakyat juga merupakan moda transportasi yang menjadi andalan masyarakat.

Gerai terpadu merupakan inovasi dalam rangka upaya membangkitkan ekonomi nelayan bersinergi dan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan pelaku usaha untuk penyediaan bantuan alat keselamatan, Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan yang menerbitkan rekomendasi subsidi BBM, Dinas Kelautan dan Perikanan yang menerbitkan tanda daftar kapal perikanan (TDKP), BPJS yang menerbitkan kartu kepesertaan /asuransi ketenagakerjaan, serta bank sebagai pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan.

"Selain mendapat Pas Kecil dan alat keselamatan, nelayan juga memperoleh Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), rekomendasi subsidi BBM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kartu kepesertaan asuransi ketenagakerjaan," kata Jon.

Adapun jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima nelayan mulai dari Rp11 juta hingga Rp30 juta dan diharapkan kegiatan ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang sebagai wadah sosialisasi keselamatan pelayaran.

Baca juga: Kemenhub akan serahkan pengelolaan enam pelabuhan di Kepri

Baca juga: Kemenhub: 16 lokasi pembangunan bandara dibiayai SBSN tahun 2022