Jakarta (ANTARA) - Anggota KPU dan Bawaslu yang baru diminta untuk mengevaluasi dan melakukan terobosan sistem kepemiluan pada 2024 agar tidak ada lagi korban jiwa dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah.

"Sangat penting nantinya komisioner yang baru terpilih memikirkan padatnya tahun 2024 dengan agenda dan tahun politik. Banyaknya korban pada pemilu 2019 juga harus dipikirkan," kata Direktur Eksekutif Jakarta School of Democracy Charis Subarcha dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.

Apalagi, lanjut dia, tahun 2024 akan ada pilkada serentak setelah Pilpres dan Pileg. Profesionalitas komisioner terpilih juga harus diuji mengingat akan adanya tarik menarik kepentingan politik dan banyaknya godaan godaan politik yang bisa menjerumuskan.

"Sinkronisasi antar lembaga penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU juga sangat penting. Kedua lembaga tersebut wajib mencerminkan semangat reformasi dan hakikat pemilu yaitu luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil)," kata Charis.

Dia juga meminta agar kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut juga mengantisipasi ketegangan pemilu dan kecurangan pemilu. Dua lembaga tersebut wajib memikirkan mitigasi dari persoalan pemilu dan pilkada sebelumnya.


Baca juga: Perludem: Tiga pemilu tunjukkan potret buram keterwakilan perempuan
Baca juga: Perludem menyayangkan hanya satu perempuan terpilih di KPU-Bawaslu
Baca juga: Profil tujuh anggota KPU periode 2022-2027
Baca juga: Profil lima anggota Bawaslu RI periode 2022-2027
"Tidak kalah penting adalah peran aktif semua komisioner penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU tentang peningkatan kesadaran demokrasi pada anak muda terutama pemilih pemula," ujarnya.

Peningkatan kesadaran demokrasi akan pentingnya partisipasi pemuda dalam perhelatan pemilu ini mendesak untuk dilakukan, bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih pemula namun juga penyelenggara pemula di tingkat bawah, mulai di tingkat TPS hingga tingkat kecamatan.

Peningkatan penyelenggara pemula ini sangat mendesak dilakukan dan harus mendapatkan perhatian khusus karena regenerasi kepemimpinan terutama dalam kerangka penguatan demokrasi sudah harus dilakukan.

Tetapi, lanjut Charis, netralitas dan integritas penyelenggara pemilu harus menjadi poin dasar dan fundamental yang selalu dikedepankan.

Dia menyebutkan, banyaknya wajah baru komisioner KPU dan Bawaslu harus diiringi dengan semangat inovasi bagi kepemiluan. Masyarakat tentu sangat berharap komisioner baru memiliki kebijakan yang inovatif dalam sistem atau teknis kepemiluan.

Menurut dia, Komisoner KPU dan Bawaslu perlu memperhatikan keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga ke depan mampu membuat "treatment" pada persoalan-persoalan pemilu dengan pendekatan dan cara humanis.

"Masyarakat dan Non-Governmental Organization (NGO) kepemiluan juga wajib mengingatkan penyelenggara pemilu jika apa yang dikerjakan keluar dari komitmen atau jawaban presentasi saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan)," ujar Charis.

Sebelumnya, Komisi II DPR menetapkan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Komisi II DPR RI juga menetapkan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022—2027, yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.