Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi sebesar 1,5 persen sampai 2 persen pada 2023.

"Kira-kira, kita dapat mengurangi kemiskinan 2,5 juta-3 juta orang dan diharapkan semakin kecil dan menjadi 0-1 persen pada akhir tahun 2024," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2023 secara daring di Jakarta, Kamis.

Melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga diharapkan proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial mencapai 91 persen dan nilai tukar petani/nelayan 103-105/105-107.

Sasaran tersebut, kata Suharso, merupakan salah satu dari delapan sasaran dan indikator fokus RKP 2023 yang mengangkat tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia prevalensi stunting pada balita diharapkan dapat ditekan menjadi 17,5 persen pada tahun 2003 dan diharapkan menjadi 14 persen pada akhir tahun 2024," ujarnya.

Kemudian, sasaran dan indikator fokus RKP 2023 yang ketiga adalah penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job dengan proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebanyak 43 persen.

Sasaran selanjutnya adalah mendorong pemulihan dunia usaha melalui revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan wirausaha pada 2023 mencapai 3,5 persen dengan nilai devisa pariwisata yang mencapai 1,76-6,06 miliar dolar AS.

Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan turut menjadi sasaran fokus RKP 2023 melalui upaya revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan penguatan riset terapan.

"Diharapkan pada 2023, pertumbuhan industri pengolahan menjadi 5,4-5,9 persen, sehingga kontribusi industri terhadap PDB industri pengolahan dalam hal ini meningkat menjadi 20,6 persen," tutur Suharso.

Tak hanya itu, pada 2023, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yakni penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital dan infrastruktur konektivitas.

Pemerintah juga akan melakukan pembangunan rendah karbon dan transisi energi serta membangun fasilitas dasar di Ibu Kota Negara Nusantara.

Adapun untuk mencapai sasaran dan indikator fokus RKP 2023 tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah major project RKP 2023 yang tentunya menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Saya mengajak pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah, BUMN, swasta dan masyarakat bersinergi bahu-membahu mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam tahun 2023," kata Suharso.

Baca juga: Menteri PPN targetkan penurunan kemiskinan ekstrem 3 juta penduduk
Baca juga: Pemerintah mendorong kebijakan turunkan kemiskinan di 212 wilayah
Baca juga: Menko PMK: Pemerintah berkomitmen selesaikan kemiskinan ekstrem