Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan berencana membangun 5.141 unit rumah susun atau Rusun pada tahun 2022.

"Untuk capaian target terkait rumah susun untuk tahun ini adalah sebanyak 5.141 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Iwan menambahkan bahwa dari total 5.141 unit Rusun tersebut, kurang lebih 2.973 unit atau 56 tower bersifat tahun jamak atau Multiyears contract (MYC) di mana pembangunan Rusun pada tahun 2021 dilanjutkan ke tahun 2022. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan Rusun baru ada 2.168 unit atau 97 tower.

Adapun rincian alokasi 5.141 unit Rusun tersebut akan dialokasikan untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lembaga Pendidikan Berasrama sebanyak 1.594 unit.

Kemudian Rusunawa untuk perguruan tinggi sebanyak 766 unit, alokasi Rusun untuk ASN/TNI/Polri sebanyak 1.035 unit, lalu Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dialokasikan sebanyak 764 unit, dan Rusunawa untuk pekerja sebanyak 982 unit.


Baca juga: Pemerintah akan bangun 7.724 unit rumah susun di tujuh provinsi

Dalam paparannya, Iwan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membangun 1.823 unit rumah khusus atau Rusus pada tahun ini, di mana sebanyak 1.495 unit Rusus dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak bencana.

Kemudian 278 unit Rusus dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak program pemerintah, dan 50 unit Rusus dialokasikan bagi daerah tertinggal, terpencil dan pulau terluar.

Sedangkan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan bagi MBR sebanyak 20.500 unit pada tahun 2022, dengan alokasi 7.525 unit di Pulau Sulawesi, 6.220 unit di Jawa dan Bali, 3.280 unit di Kalimantan, 1.925 unit di Sumatera, 1.050 unit di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta 500 unit di Papua.


Baca juga: Masyarakat perkotaan harus dibudayakan rumah vertikal

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyiapkan anggaran Rp5,1 triliun pada 2022 di sektor perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hunian.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginginkan masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari pemerintah.

Sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR.

Baca juga: Dirjen Perumahan: Rusun yang sudah selesai harus segera dihuni
Baca juga: Kementerian PUPR rampungkan 7.075 unit rusun pada Tahun Anggaran 2021