Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memaparkan peta jalan transisi energi Indonesia kepada pimpinan Bank Dunia yang hadir dalam gelaran Presidensi G20 Indonesia.

Ia bertemu dengan Managing Director for Operations Axel van Trotsenburg dan Vice President for East Asia and the Pacific Manuela Ferro.

"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan pada bauran energi pada 2025. Di akhir 2021, bauran energi dari energi baru terbarukan telah mencapai sekitar 11,7 persen," kata Arifin dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pada peta jalan tersebut, tambahan pembangkit listrik setelah 2030 hanya dari pembangkit listrik energi baru terbarukan. Mulai 2035, pembangkit listrik akan didominasi oleh energi terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya.

Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Kemudian tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai 2049.

Dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan, Kementerian ESDM telah mengesahkan regulasi terkait PLTS atap. Pemerintah menargetkan ada tambahan 3,6 gigawatt PLTS atap yang terpasang pada 2025.

Menteri Arifin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki radiasi matahari yang maksimal karena berada di negara tropis yang cocok untuk PLTS atap. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi energi angin, air, dan arus laut.

Pada paparannya, Arifin juga menyatakan upaya lainnya untuk mencapai bauran energi tersebut, yakni pembangunan 10,6 gigawatt pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan termasuk penggantian pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik bersih, dan pemanfaatan biofuel hingga 11,6 juta kiloliter.

"Pada rencana suplai listrik, kami memiliki arus laut, surya, air, panas bumi, dan sebagainya. Namun saat ini sumber energi terbesar adalah dari energi surya. Selain itu, kami juga belum mempertimbangkan pemanfaatan tenaga nuklir (dalam waktu dekat), melainkan mulai tahun 2049," kata Arifin.

Indonesia juga akan membangun super grid untuk meningkatkan konektivitas kelistrikan. Transmisi baru antar sistem dan antar pulau dibutuhkan untuk membagi sumber energi terbarukan yang dimiliki suatu daerah.

Lebih lanjut Arifin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus membangun infrastruktur untuk menghubungkan pulau-pulau utama dengan transmisi dari pembangkit listrik energi baru terbarukan.

"Sebagai contoh, Kalimantan Utara akan dihubungkan dengan Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, suplai listrik dari Nusa Tenggara, di mana banyak sumber energi surya, dapat dihubungkan ke Sulawesi dan Kalimantan," imbuhnya.

Di akhir pertemuan ini, Arifin mengatakan akan tetap menjalin hubungan baik dengan Bank Dunia untuk mencapai target-target transisi energi yang telah direncanakan.

"Kami akan tetap bekerja sama dengan Bank Dunia dan berharap kita dapat mengatur program-program lainnya untuk dapat dieksekusi," katanya.

Baca juga: Pemerintah daerah jadi kunci percepatan transisi energi di Indonesia

Baca juga: Dyah Roro Esti: G20 jadi momentum dorong percepatan transisi energi RI

Baca juga: DEN: RUED Provinsi jadi dasar percepatan transisi energi

Baca juga: Indonesia angkat tiga isu prioritas melalui forum Transisi Energi G20