Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan hampir setengah dari UMKM yang dimiliki oleh perempuan di Indonesia mengalami kesulitan dalam membayar tagihan dan utang.

"Setengah atau 46 persen melaporkan bahwa mereka kesulitan membayar tagihan dan utang," kata Bintang dalam acara W20 Indonesia Policy Dialogue dengan tema "Freedom from Discrimination: Historical Journey from Japan to Indonesia" di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang disiarkan secara virtual, Selasa.

Padahal menurutnya perempuan memiliki peran besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dia menjelaskan lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan.

Baca juga: Perempuan rentan terdampak ekonomi akibat pandemi

"Mereka memiliki dan menjalankan lebih dari 50 persen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh negeri," katanya.

Namun pandemi COVID-19 telah membuat dua per tiga dari UMKM tersebut mengalami penurunan pendapatan.

Bintang mengatakan hal ini diperparah dengan meningkatnya stres di kalangan masyarakat akibat bencana sosial ekonomi sebagai dampak pandemi yang pada akhirnya meningkatkan angka kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan.

"Secara global sekitar satu dari tiga perempuan di seluruh dunia telah menjadi sasaran kekerasan terhadap perempuan," katanya.

Oleh karena itu, Menteri PPPA mendorong isu-isu perempuan untuk aktif dibahas dalam diskusi-diskusi di G20.

"Perempuan perlu menjadi info aktif dalam proses G20 dan isu-isu perempuan harus tertanam kuat dalam agenda G20," pesannya.

Menteri Bintang berharap komunitas G20 untuk lebih tangguh dan mengambil pembelajaran dari situasi yang terjadi saat ini.

Baca juga: W20 momentum perkokoh komitmen perempuan dunia bebas diskriminasi Baca juga: Chair W20: Diskriminasi dan kekerasan hambat pemberdayaan perempuan