Rudare/Pristina (ANTARA News/Reuters) - Kosovo dan Serbia mengatakan, Jumat, mereka telah mencapai perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan di bagian utara Kosovo dan memungkinkan NATO untuk terus menjaga dua pos perbatasan menyusul kekerasan belum lama ini.

Bagaimanapun, etnik Serbia di bagian utara Kosovo menolak menerima bagian penting dari perjanjian itu dan mengakhiri blokade di jalan-jalan penting yang diterapkan dalam perselisihan yang pada pokoknya mengenai siapa yang akan mengontrol tempat tersebut.

"Kami akan tetap di barikade itu karena walikota-walikota di Kosovo utara kami wajibkan untuk menghormati pendapat masyarakat setempat," kata Walikota Dragisa Milovic dari Zvecan, salah satu kota terbesar di wilayah itu.

"Kami tidak ingin menentang negara Serbia, tapi kami ingin menghormati keputusan anda," katanya pada beberapa ratus orang yang mempertahankan blokade itu sebagai tantangan pada permintaan dari kepala juru runding Serbia dengan Kosovo yang mengunjungi rintangan jalan tersebut.

Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada 2008, tapi 60.000 orang etnik Serbia di Kosovo utara masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka.

Kekerasan berkobar pekan lalu setelah Kosovo, yang memisahkan diri dari Beograd pada 2008, berupaya untuk merebut pos-pos perbatasan yang diawaki sebagian besar oleh etnik Serbia untuk melaksanakan larangan baru terhadap impor dari Serbia.

Pristina bertindak tampaknya untuk menilai bahwa keinginan kuat Beograd untuk mendapatkan status calon anggota Uni Eropa pada Oktober akan melunakkan reaksinya. Tapi warga Serbia setempat bereaksi dengan marah dan berjanji mereka tidak akan diperintah dari Pristina.

Perjanjian Jumat adalah upaya untuk meredakan ketegangan setelah seorang polisi Kosovo tewas ditembak pekan lalu dan sebuah pos perbatasan dibakar. Perjajian itu membiarkan tak terpecahkan pembicaraan mendatang mengenai siapa yang akan mengontrol utara dan bagaimana (statusnya) pada pasa depan.

PM Kosovo Hashim Thaci mengatakan perjanjian Jumat merupakan pencapaian sangat penting sejak deklarasi kemerdekaan negara kecilnya tiga tahun lalu.

Berdasar perjanjian itu, misi KFOR NATO akan terus menjaga dua pos perbatasan tersebut dan akan membiarkan warga sipil lewat masuk dan keluar dari Kosovo, katanya. Misi hukum dan pengadilan Uni Eropa EULEX juga beroperasi di Kosovo.

"Pada akhirnya Kosovo dapat merebut perbatasannya di bawah kendalinya dan seluruh masyarakat internasional adalah jaminan ini," kata Thaci pada satu sidang pemerintah.

"Penyelundupan akan berhenti seratus persen, semua kejadian negatif akan diperangi oleh KFOR, polisi Kosovo dan EULEX."

Menurut perjanjian itu, tidak ada barang dari Serbia akan masuk Kosovo, tapi Pristina tidak akan mengirim polisi dan pejabat pabeannya ke pos perbatasan utara. Situasi itu akan terus demikian hingga pertengahan September ketika Beograd dan Pristina memulai lagi pembicaraan di Brussels untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan, kata beberapa pejabat.

Hanya truk-truk dengan bantuan kemanusiaan akan diperbolehkan melintasi perbatasan, dengan NATO memeriksa kargonya.

(S008) (H-AK)