Mamuju (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 3,2 persen menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi daerah itu pada 2022, kata Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar.

"Pada triwulan IV tahun 2021 perekonomian Sulbar mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen. Hal ini menjadi sinyal yang baik dan harus terus ditingkatkan dalam pemulihan perekonomian di Sulbar," kata Enny Anggraeni Anwar, Sabtu.

Hal itu disampaikan Wagub pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar bertema 'Akselerasi Perbaikan Struktural Dengan Mendorong Adopsi Digital Untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju'.

Meski begitu, Wagub menyampaikan bahwa tantangan pemulihan perekonomian di Sulbar sangat besar.

Enny menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang selalu tumbuh positif dan di atas rata-rata nasional pada periode 2017-2019 tidak terulang di tahun 2020-2021.

"Pandemi COVID-19, ditambah dengan musibah gempa bumi memberikan pengaruh negatif pada perekonomian Sulbar," ujarnya.
​​​​
Sepanjang 2021 lanjutnya, perekonomian Sulbar mengalami fluktuasi, tetapi masih tumbuh positif di tiga triwulan terakhir.

Tahun 2021, efek bencana gempa bumi ditambah dengan adanya peringatan hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) dan pergantian tahun 2022, mengakibatkan inflasi di Sulbar mengalami kenaikan.

Sejumlah komoditas bahan makanan di wilayah Sulbar mengalami lonjakan harga yang cukup singnifikan, yaitu sebesar 4,39 (y on y) pada Desember 2021.

Tingkat inflasi pada tahun 2021 lalu tambahnya, telah melawati batas sasaran inflasi, yaitu pada kisaran 3 plus minus 1 persen.

Wagub meminta agar TPID di Sulbar, baik tingkat kabupaten maupun provinsi harus bekerja lebih keras lagi untuk tetap menjaga inflasi.

"Upaya ini memerlukan koordinasi kebijakan yang solid, serta koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk kebijakan pemerintah daerah untuk menghasilkan panduan kebijakan yang saling mendukung," ujarnya.

Ia berharap, melalui HLM tersebut TPID Sulbar dan "stakeholder" atau para pemangku kepentingan dengan pengendalian inflasi daerah, mensinergikan kegiatan yang betujuan untuk pengendalian inflasi yang rendah dan stabil.

"Saya yakin melalui sinergi yang baik antara TPID, aparat penegak hukum, satgas pangan dan berbagai stakeholder lainnya, juga peran serta masyarakat, maka inflasi Sulbar tahun 2022 akan lebih baik dari tahun lalu dan berada pada level rendah dan stabil pada kisaran 3,0 persen," tuturnya

Pada kesempatan itu, Wagub mengapresiasi TPID, baik provinsi maupun kabupaten yang telah menyusun target pengendalian inflasi dalam "roadmap" atau peta jalan pengendalian inflasi untuk sehingga inflasi di daerah itu tetap stabil.

"HLM TPID ini diharapkan menjadi langkah nyata menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan konkrit, dalam mengatasi permasalahan inflasi di daerah ini sebagai upaya pemulihan ekonomi di Sulbar," kata Enny.
Baca juga: Gubernur BI: Inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah
Baca juga: BPS: Waspadai banjir di beberapa daerah, bakal pengaruhi inflasi
Baca juga: Presiden minta kepala daerah sampaikan "tone" positif kepada publik