Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, menilai pernyataan Ketua DPR, Marzuki Alie, yang menyatakan agar KPK dibubarkan dan koruptor diampuni tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan.

"Kita kehilangan sosok negarawan yang berpikir untuk bangsa dan negara. Figur yang mengatakan itu kehilangan nilai kenegarawanan, figur itu tidak pantas dan tidak layak jadi ketua DPR," Romo Benny saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Senin.

"Seharusnya pernyataan dia untuk kepentingan bangsa dan negara, bila bubarkan KPK maka kita membiarkan negara dikuasai mafia dan koruptor. Moralitasnya dipertanyakan," ucap biarawan itu menegaskan.

Benny menyatakan, Partai Demokrat harus menegur kader partainya, dalam hal ini adalah Marzuki Alie yang memberi pernyataan kontroversial tersebut. Apalagi kapasitas Alie yang merupakan ketua DPR.

Kalau Demokrat membiarkan, publik akan bertanya-tanya di mana komitmen partai politik itu dalam memberantas korupsi.

Menurut dia, pernyataan Alie tersebut mengisyaratkan sosok negarawan semakin langka dan bisa menuju kepunahan di Indonesia.

Ia juga khawatir pernyataan Alie merupakan representasi pernyataan anggota DPR secara keseluruhan, terlebih para anggota DPR ini tak ramai-ramai mengecam pernyataan tersebut. Bahkan, hingga sekarang Badan Kehormatan belum juga bertindak atas blunder ini.

Agar pikiran publik tak mengarah ke sana, Benny berharap pada pemilihan pimpinan KPK mendatang, DPR harus bisa memilih pimpinan KPK yang layak.

"Kalau memilih orang-orang yang kompromistis terhadap pemberantasan korupsi, berarti DPR tak punya keinginan memberantas korupsi. Klop dengan pernyataan Marzuki Alie itu," ucapnya.

Di tempat yang sama, Direktur LBH Jakarta Nucholis Hidayat, mengatakan, meski pihaknya seringkali "menyerang" lembaga hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, namun tidak pernah terbesit untuk membubarkan lembaga tersebut.

Menurut dia, pernyataan Alie cuma memperburuk citra DPR di mata publik, sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Pernyataan tersebut juga akan membuat citra Demokrat semakin tergerus. Pernyataan ini juga dinilai sebagai dukungan terhadap para koruptor yang menginginkan KPK dilemahkan atau KPK dibubarkan dan koruptor diampuni kesalahannya," paparnya. (ANT)