Khartoum (ANTARA) - Dua tokoh politik terkemuka Sudan yang memegang jabatan-jabatan utama dalam pemerintahan sipil sebelum pengambilalihan militer pada Oktober telah ditangkap, kata koalisi mereka, Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) dalam sebuah pernyataan pada Rabu.

Penangkapan itu memperlihatkan kelanjutan dari tindakan keras terhadap pengkritik militer dan melanjutkan tindakan keras terhadap lusinan aktivis yang terkait dengan gerakan protes terhadap kudeta 25 Oktober.

Dua pejabat yang ditahan, Khalid Omer Yousif dan Wagdi Salih, sebelumnya terlibat dalam satuan tugas yang menyita properti dan memecat birokrat yang terkait dengan rezim Omar al-Bashir, yang jatuh akibat pemberontakan rakyat pada 2019.

Yousif juga menjabat di Kabinet pemerintahan sipil di bawah perjanjian pembagian kekuasaan antara militer dan FFC.

Di seluruh Sudan, sekitar 105 orang ditahan tanpa tuduhan karena aktivitas politik, kebanyakan dari mereka adalah anggota komite perlawanan lokal yang ditahan di penjara Soba Khartoum, kata Samir Sheikh Idris, juru bicara kelompok aktivis pengacara.


Baca juga: PBB sebut dialog untuk krisis pascakudeta di Sudan segera dimulai

Sekitar 2.000 orang telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan sehubungan dengan demonstrasi sejak kudeta itu, kata Idris.

Kantor kejaksaan Sudan tidak menanggapi permintaan komentar.

Kuasa Usaha AS untuk Sudan mengatakan penahanan itu merusak upaya untuk menyelesaikan krisis politik. “Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh politik, aktivis masyarakat sipil, dan jurnalis merusak upaya untuk menyelesaikan krisis politik Sudan,” kata Lucy Tamlyn dalam sebuah cuitan pada Rabu.

Sumber dari partainya Yousif, Partai Kongres Sudan, mengatakan dia ditangkap dari markas partai itu oleh pasukan keamanan dan dibawa ke kantor polisi Khartoum Utara.

Baca juga: Tiga tewas tertembak dalam demonstrasi anti militer di Sudan

Cuitan dari akun Salih mengatakan dia dibawa ke stasiun yang sama dan kemudian Penjara Omdurman, bersama dengan anggota satuan tugas lainnya dan sedang diselidiki terkait tuduhan "pelanggaran kepercayaan".

Awal pekan ini, sebuah komite yang ditunjuk oleh para pemimpin militer untuk meninjau pekerjaan gugus tugas itu menuduh satgas itu melampaui batas kewenangan, seraya menyebut penyitaan tak semestinya atas perusahaan dan mobil.

Pemecatan-pemecatan yang dilakukan gugus tugas itu di bank sentral, peradilan dan kementerian luar negeri telah dibatalkan.

Ribuan orang Sudan turun ke jalan menentang kekuasaan militer pada Senin di Khartoum dan kota-kota lain. Beberapa orang mengatakan mereka khawatir atas kembalinya pemerintahan orang-orang rezim Bashir yang digulingkan.

Baca juga: Gagal pulihkan pemerintahan sipil, PM Sudan putuskan lengser

Petugas medis yang bersekutu dengan gerakan protes itu mengatakan sedikitnya 79 orang telah tewas ketika pasukan keamanan telah bergerak untuk membubarkan protes dengan gas air mata dan tembakan. Militer dan polisi mengatakan protes damai diperbolehkan, dan korban sedang diselidiki.

Demonstrasi lebih lanjut direncanakan berlangsung pada Kamis dan Senin.

Sumber: Reuters

Baca juga: Inggris siapkan 1.000 tentara dukung kemanusiaan dalam krisis Ukraina

Baca juga: Mahasiswa asing yang masuk ke Malaysia masih diwajibkan karantina