Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh berbagai tayangan terkait situasi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang banyak beredar di media sosial.

Menurut Mahfud, tayangan yang menunjukkan perlakuan tidak menyenangkan aparat kepada warga Desa Wadas merupakan bentuk “framing” atau upaya menggiring opini publik.

“Pemerintah mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah,” kata Mahfud saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kapolda Jateng: Tidak ada pengerahan ribuan polisi ke Desa Wadas

Mahfud menjelaskan informasi yang dihimpun saat rapat bersama sejumlah pejabat terkait menunjukkan tidak ada kejadian aparat mengangkut paksa warga sebagaimana ditunjukkan dalam tayangan yang diunggah di media sosial.

Menko Polhukam, Rabu, menggelar dua rapat, yang pertama bersama Komnas HAM dan kedua bersama pejabat utama Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng, Pangdam Diponegoro, dan Kabinda Jateng.

“Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu. Itu semua framing, buatan,” tegas Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Polisi sudah bertindak sesuai prosedur dalam insiden Wadas

Ia menerangkan situasinya ada sejumlah orang yang ribut di lapangan, tetapi ia menolak diamankan oleh polisi dan lari ke rumah warga.

“Ya diangkut dari rumah penduduk, itu bukan dipaksa pergi dari rumahnya, tetapi diangkut karena dia pergi ke rumah penduduk. Bahwa dalam kerumunan seperti itu mungkin saja ada tindakan-tindakan tegas (aparat) tidak bisa dihindarkan,” kata Mahfud.

Namun, ia memastikan tidak ada aksi penembakan saat polisi berusaha memelihara ketertiban di Desa Wadas.

“Tidak ada satu pun letusan senjata. Tidak ada satu pun orang jadi korban,” kata Menkopolhukam.

Baca juga: Ganjar hormati warga yang masih menolak pembangunan Bendungan Bener

Ia menyampaikan konflik di Wadas justru berlangsung antarkelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap penambangan batu andesit di desa itu.

Sekitar 70 petugas Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng, Selasa (8/2), berupaya mengukur luas tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit.

Setidaknya ratusan petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI mendampingi Tim BPN melakukan kegiatan pengukuran tanah.

Namun, warga yang menolak kegiatan pengukuran itu protes dan terjadi kericuhan.

Dalam video amatir yang beredar di media sosial, Senin (7/2), sejumlah polisi dinarasikan mengepung warga dan menangkap beberapa warga dari rumah penduduk.

Namun, menurut Mahfud, kepolisian hanya berjaga dan berupaya menjaga ketertiban karena kericuhan justru terjadi antarkelompok masyarakat yang menolak dan mendukung penambangan batu andesit di Desa Wadas.