PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) memperpanjang mandat misi PBB di Irak (UNAMI) untuk satu tahun ke depan dan menyambut baik situasi keamanan yang dinilai semakin baik di negara bekas pimpinan Saddam Hussein itu.

Perpanjangan mandat UNAMI (United Nations Assistance Mission for Iraq) diputuskan melalui sebuah resolusi yang disahkan Dewan Keamanan dalam sidang yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Kamis.

Kendati mengisyaratkan puas dengan meningkatkan kondisi keamanan di Irak, melalui resolusi tersebut DK-PBB menekankan pentingnya upaya-upaya membuat kemajuan dalam bidang kemanusiaan, penghormatan hak asasi manusia serta aspek politik.

Dewan beranggotakan 15 negara itu menekankan pentingnya UNAMI dalam 12 bulan mendatang membantu rakyat dan pemerintah Irak dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan dialog politik yang melibatkan semua pihak, rekonsiliasi nasional serta memfasilitasi dialog kawasan.

Dalam resolusi, Dewan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memberikan laporan setiap empat bulan menyangkut kemajuan yang dicapai UNAMI dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di Irak.

UNAMI yang dibentuk tahun 2003, saat ini dipimpin oleh Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Irak, Ad Melkert.

Dewan, berdasarkan permintaan Pemerintah Irak, akan melakukan peninjauan kembali terhadap mandat menyangkut UNAMI dalam waktu satu tahun atau sebelumnya.

Sebelum Dewan Keamanan membuat keputusan tentang perpanjangan UNAMI, Sekjen PBB telah memberikan laporan kepada 15 anggota DK-PBB yang menggambarkan berbagai perkembangan penting bidang politik di Irak.

Dalam laporannya, Sekjen menyatakan keprihatinan bahwa kebutuhan dasar rakyat Irak masih terlupakan, terutama terlihat dari indeks kemiskinan nasional Irak yang masih tinggi hingga mencapai 22,9 prosen.

Sekjen Ban Ki-moon juga mencatat bahwa hampir tujuh bulan sejak Dewan Perwakilan Irak mengesahan pemerintah Irak saat ini dan 16 bulan setelah Irak menyelenggarakan pemilihan parlemen, masih terdapat berbagai masalah menyangkut pembentukan pemerintahan terutama posisi-posisi bidang keamanan.

Laporan Sekjen PBB menyebut bahwa status Kirkuk dan wilayah-wilayah konflik lainnya masih berpotensi memecah belah kesatuan. (TNY/K004)