Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir ingin Bank Tabungan Negara atau BTN dapat menjadi the best morgage bank di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Erick Thohir berpesan bahwa tantangan industri ke depan akan semakin berat dan dinamis, khususnya bagi industri perbankan.

"Oleh karena itu BTN harus terus melanjutkan transformasi yang telah dilakukan dengan memperkuat fundamental perusahaan agar dapat lebih ekspansif, memperbaiki proses bisnis, mengembangkan digitalisasi, serta berpegang teguh kepada nilai inti AKHLAK guna mewujudkan visi BTN menjadi the best morgage bank di Asia Tenggara pada 2025," ujar Erick saat menyampaikan sambutannya secara daring dalam peringatan HUT Bank BTN Ke-72 di Jakarta, Rabu.

Menteri BUMN meyakini visi tersebut bukan hanya sekedar mimpi namun juga bisa diwujudkan melalui tekad yang kuat dan kerja keras yang nyata serta tentu bekerja secara kolaborasi.

"Selamat Ulang Tahun Ke-72 untuk Bank Tabungan Negara atau BTN, 72 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sejak tahun 1950 BTN telah terbukti berkontribusi bagi negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia memiliki rumah tinggal," kata Erick Thohir.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan refocusing terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebagai mortgage bank dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Hal ini dikarenakan banyak sekali rumah yang diperlukan oleh Bangsa Indonesia, terutama oleh generasi muda Indonesia. Menteri BUMN tersebut menginginkan BTN menjadi mortgage bank terdepan (leading) di sektor perumahan.

BTN sendiri akan membentuk Mortgage Ecosystem pada tahun 2022 untuk mendukung sektor properti.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menyampaikan bahwa Mortgage Ecosystem merupakan upaya pengembangan bisnis yang berorientasi pada nasabah dengan menyediakan tidak hanya rumah tapi juga kelengkapannya, sehingga bisa menggandeng berbagai stakeholder untuk mengoptimalkan layanan.

Baca juga: Dirut BTN optimistis bisa genjot pertumbuhan laba 11 persen pada 2022

Baca juga: BTN bidik dana kelolaan Rp45,9 triliun dari layanan prioritas