Painan (ANTARA) - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat 5.988 anak keluarga miskin di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tidak bersekolah sehingga kian sulit keluar dari kemiskinan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pesisir Selatan Yudi Yos Elvin di Painan, Selasa menyatakan faktor pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas kerja.

"Tanpa kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, sulit bagi wilayah atau daerah lepas dari jerat kemiskinan," katanya.

Data TNP2K mengonfirmasi anak keluarga miskin usia sekolah 40.517 orang. Sebanyak 5.988 orang tidak bersekolah. Sebagian besar diantaranya adalah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

Baca juga: Pemkab Kediri beri pelatihan keterampilan remaja putus sekolah

Baca juga: Mahasiswa FTUI mengajar anak putus sekolah selama pandemi COVID-19

Kondisi itu selaras dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu pun hingga kini terbilang rendah, yakni di jenjang SD sebesar 99,96 persen dan menurun pada jenjang SMP menjadi 96,75 persen dan SMA hanya 82,17 persen.

Menurutnya, fenomena tersebut merupakan dampak dari belum efektifnya pelaksanaan program wajib belajar di Pesisir Selatan yang awalnya hanya sampai usia 9 tahun saja, kini meningkat menjadi 12 tahun.

"Sebab persentase paling tinggi berada pada jenjang pendidikan SD dan semakin menurun pada jenjang lanjutan," katanya.

Karena itu pemerintah kabupaten mesti meningkatkan efektivitas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun dan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, sesuai target SDGs di 2030.

Selain sektor kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu pembangunan utama dalam mewujudkan tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Sementara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama, salah satunya lewat pendidikan.

Pemerintah kabupaten menargetkan terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan. Pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.

Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dengan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah.

Meningkatkan daya saing pendidikan, seiring dengan menaikkan jumlah tenaga pendidik yang berkompeten dan mencetak siswa berprestasi. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi.

Salah satu rencana aksi yang kini telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membebaskan biaya pendidikan pada jenjang SD dan SMP, sesuai kewenangan pemerintah daerah.*

Baca juga: Mendikbudristek : Ayo Kursus tumbuhkan harapan anak-anak putus sekolah

Baca juga: Ditjen Dikti buka kesempatan masyarakat putus kuliah lanjutkan studi