Yangon (ANTARA News) - Untuk pertama kalinya Senin, Aung San Suu Kyi bertemu dengan seorang menteri dari pemerintah baru Myanmar, meningkatkan harapan sementara bagi dialog berkelanjutan antara ikon oposisi itu dengan penguasa.

Hanya beberapa hari sesudah AS menyerukan kemajuan "konkrit" ke arah demokrasi, Suu Kyi -- yang segera dibebaskan dari tahanan rumah sesudah pemilu kontroversial November -- memulai pembicaraan dengan menteri tenaga kerja Aung Kyi di Yangon.

"Pertemuan sedang berlangsung sekarang," kata seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada AFP tanpa memberikan penjelasan lebih mendetail, ketika para wartawan menunggu di luar tempat berlangsungnya acara -- sebuah wisma tamu negara di pusat kota Myanmar.

Suu Kyi telah sering mendesakkan dialog dengan pemerintah sejak pembebasannya, namun keputusan penguasa untuk menunda pembicaraan ditanggapi dengan reaksi beragam dari para pengamat, beberapa melihat hal itu dimaksudkan untuk meraih konsesi dari komunitas internasional.

Detail agenda pertemuan itu tidak jelas, kata juru bicara partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Nyan Win kepada AFP Minggu, namun sebelumnya dia mengatakan pertemuan antar keduanya mungkin "bagus".

Aung Kyi bertanggungjawab atas hubungan antara junta militer dan Suu Kyi di bawah rezim Myanmar sebelumnya, namun ini akan menjadi pertemuan pertama antar mereka sejak pemerintah baru dibentuk, kata seorang pejabat kepada AFP pada akhir pekan.

Dialog itu dijadualkan akan berlangsung menjelang siang ini di wisma tamu negara. Keduanya pernah bertemu sebelumnya pada sejumlah kesempatan, termasuk pada akhir 2009 saat Suu Kyi masih menjalani periode tahanan rumah tujuh tahun.

Pejuang demokrasi berusia 66 tahun itu dibebaskan tak lama sesudah pemilu dimenangkan secara mutlak oleh wakil-wakil politis militer. Pemungutan suara tersebut dicemari klaim kecurangan dan pengecualian terhadap Suu Kyi dari proses tersebut.

Pemerintah sejak itu memperingatkan dia agar menjauhi politik.

Berita tentang rencana pertemuan dengan Aung Kyi muncul Sabtu, ketika pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillay Clinton mendesak para penguasa Myanmar agar "melakukan dialog inklusif dan bermakna" dengan oposisi.

Seorang pejabat AS yang ikut perjalanan bersama dengan Clinton juga mengatakan keinginan pemerintah Myanmar untuk menjadi ketua Asosiasi Negara negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 2014 diragukan jika negara itu tidak mereformasi gayanya.

Timing pertemuan itu oleh karenanya signifikan, kata analis politik Pavin Chachavalpongpun dari Singapore's Institute of Southeast Asian Studies.

"Mereka dapat melakukannya minggu kapanpun, jadi mengapa minggu ini?" katanya, menambahkan bahwa pembicaraan tersebut punya arti "simbolis" dan menunjukkan "kedua belah pihak mencoba melakukan semacam keterlibatan konstruktif".

Suu Kyi telah menghabiskan sebagian besar masa 20 tahun terakhir sebagai tahanan di rumahnya di Yangon, dan sejumlah pengamat yakin pemerintah akan cepat membatasi kebebasannya lagi jika dia dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka.

Renaud Egreteau, seorang pakar Myanmar di universitas Hong Kong, mengatakan pembicaraan mungkin terjadi karena "rezim tersebut ingin mendapatkan sesuatu dari komunitas internasional".

Dewan Perwakilan Rakyat AS Rabu menyetujui pembaruan sanksi yang melarang impor barang-barang dari Myanmar, termasuk permata yang menguntungkan, dan membatasi visa yang dikeluarkan untuk para pejabat pemerintah.

Suu Kyi telah menyatakan sanksi internasional harus dipertahankan, paling tidak sampai lebih dari 2.000 tahanan politik Myanmar dibebaskan.

Dia telah menguji batas-batas kebebasan dirinya bulan ini, khususnya dengan kunjungan pertamanya ke luar Yangon ketika dia menahan diri dari aktivitas politik terang-terangan manapun yang mungkin membuat marah pemerintah.

Partai Suu Kyi, yang meraih kemenangan besar dalam pemilu dua dasa warsa silam yang tidak pernah diakui junta, dibubarkan oleh rezim militer tahun lalu karena memboikot pemungutan suara paling akhir, dengan mengatakan peraturan tidak adil. (ANT/K004)