"Kami masih menyiapkan model dahulu. Setelah identifikasi kebutuhan daerah, kami optimalkan kebutuhan itu," kata Staf Khusus Menteri Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Edi Juardi di Manggarai Barat, Sabtu.
Dalam kunjungan ke Desa Warloka Pesisir sebagai salah satu acara peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-96 Nahdlatul Ulama di Labuan Bajo, Edi menerangkan bahwa konsep nelayan maju bertujuan untuk menyejahterakan kampung-kampung nelayan yang ada di Indonesia.
Setelah mendengar kebutuhan warga Desa Warloka Pesisir, seperti kebutuhan air bersih dan listrik, dia berharap pemerintah daerah bisa mengidentifikasi lebih lanjut.
KKP pun akan melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Desa, dan kementerian teknis lain untuk ikut serta dalam mendorong pengembangan program tersebut.
Diharapkan pula bahwa model yang telah ditetapkan nanti bisa menjadi patokan untuk pengembangan kampung nelayan lainnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa PBNU terlibat dalam pengembangan program Kampung Nelayan Maju dengan membangun model yang akan menjadi percontohan kampung nelayan.
Dukungan PBNU telah terwujud dalam penandatangan nota kesepahaman antara KKP dan PBNU mengenai dukungan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat pada tanggal 31 Januari 2022.
Kini, tim telah terbentuk dan sedang mengatur mekanisme komunikasi satu sama lain, termasuk jenis penilaian untuk mendesain model pengembangan ke depan.
Pengembangan model tersebut tengah digodok selama satu semester. Jika telah selesai, mereka akan menerapkan model pengembangan di Desa Warloka Pesisir. Selanjutnya, bisa direplikasikan ke kampung nelayan lain.
Dengan melakukan pengembangan pada satu titik dan diperluas ke titik lainnya, ekosistem kampung nelayan bisa terbentuk sehingga ada peningkatan kualitas hidup nelayan di Indonesia.
"Inilah bentuk kerja sama PBNU dan KKP yang ingin dicapai selama masa khidmat kami ini," katanya.
Baca juga: Menteri Trenggono: Kebijakan penangkapan terukur adalah era baru
Baca juga: PBNU komitmen tingkatkan kemandirian sektor kemaritiman