Hal ini akan memperkuat sektor UMKM sekaligus meningkatkan inklusivitas keuangan karena terbukanya berbagai pilihan produk dan layanan keuangan bagi UMKM.
Ia mengungkapkan pemikiran tersebut mengemuka dalam pertemuan 1st Plenary Meeting of Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia jalur keuangan yaitu BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara virtual pada 3-4 Februari 2022.
Pertemuan ini membahas Agenda Prioritas G20 Presidensi Indonesia 2022 khususnya terkait dengan peran digitalisasi dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan UMKM, adapun Presidensi Indonesia bersama Italia dan Rusia yang diwujudkan dalam fungsi co-chairs GPFI memandu jalannya pertemuan.
Baca juga: Presiden Jokowi: G20 harus dorong penguatan peran UMKM dan perempuan
Pertemuan GPFI juga membahas topik mengenai inklusi keuangan digital dan perlindungan konsumen dalam mendukung inklusi keuangan, sehingga implementasi Framework G20 High Level Principles on Digital Financial Inclusion diharapkan dapat diperluas dengan tak hanya fokus pada negara-negara G20 namun juga negara lainnya.
Selain itu ia menuturkan turut mengemuka pula diskusi mengenai perlunya dilakukan peninjauan 10 tahunan terhadap G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection.
Program kerja GPFI di bawah kepemimpinan Presidensi Indonesia 2022 selaras dengan G20 Financial Inclusion Action Plan 2020 yang mencakup empat produk utama, yaitu implementasi kerangka kerja 2016 High Level Principles on Digital Financial Inclusion dan stocktaking report produk keuangan dan jasa UMKM selain produk pinjaman.
Baca juga: Presiden Jokowi: Tak boleh lagi ada cerita UMKM sulit akses modal
Baca juga: Mendag: Pertukaran data G20 harus beri manfaat bagi UMKM