Wagub ajak PHRI Bali rumuskan konsep pariwisata masa depan
5 Februari 2022 15:45 WIB
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati berbincang dengan Ketua Panitia Rakerda PHRI Perry Markus di sela-sela pelaksanaan Rakerda PHRI Bali di Denpasar, Sabtu (5/2/2022). ANTARA/HO-Pemprov Bali.
Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak jajaran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali untuk memikirkan dan merumuskan konsep masa depan pariwisata setempat.
"Perkembangan pariwisata tak bisa dilepaskan dari berbagai faktor pendukung seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan," kata Wagub Bali saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PHRI Bali di Denpasar, Sabtu.
Terkait faktor sosial, ia menyebut pelaku usaha bidang pariwisata saat ini menghadapi situasi pelik, salah satunya keputusan PHK dan tuntutan karyawan untuk kembali dipekerjakan secara penuh karena menganggap situasi mulai pulih.
Pria yang biasa disapa Cok Ace itu berharap jajaran manajemen bisa menyikapi situasi ini dengan bijak. "Masyarakat kita saat ini sensitif dan mudah tersinggung karena tekanan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran," ucap pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.
Menurut dia, kita harus bisa menjelaskan secara terbuka gambaran dan kondisi kongkrit perusahaan dalam bahasa yang tepat kepada pegawai," ucap Cok Ace yang juga penglingsir (tokoh) Puri Ubud itu.
Faktor lain yang patut diperhitungkan adalah politik, karena 2023 sudah masuk tahun politik sebagai bagian dari persiapan perhelatan Pemilu Serentak 2024.
Salah satu konsekuensinya adalah fokus pemerintah terhadap sektor pariwisata bisa jadi sedikit berkurang karena harus fokus pada hajatan besar.
"Pemprov Bali saat ini tengah menggenjot sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jalan pintas, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan penataan kawasan Besakih. Saya memprediksi, penataan infrastruktur ini akan mempengaruhi peta dan wajah pariwisata Bali," katanya.
Berikutnya adalah faktor budaya yang belakangan mengalami pergeseran. Ia mencontohkan mulai berkurangnya prosesi Ngaben besar yang dulunya menjadi salah satu daya tarik pariwisata.
"Oleh karena itu, para pelaku pariwisata saya minta kembali mencermati apakah tetap menjadikan kegiatan upacara sebagai andalan atau berupaya mengimbanginya dengan pengembangan alternatif lain," katanya.
Pada bagian lain, Wagub Cok Ace juga menyinggung kecenderungan pariwisata yang mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.
Ia berharap pelaku usaha pariwisata di Bali tetap optimis dan tak berkecil hati. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tak semata membutuhkan dukungan kelengkapan infrastruktur.
"Yang tak kalah penting adalah dukungan sumber daya manusia dan saya yakin Bali sejauh ini masih unggul," ujar Cok Ace.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda PHRI Perry Markus menyampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rakercab dan merupakan amanat dari AR/ART organisasi.
Rakerda dilaksanakan dengan sederhana menyesuaikan dengan kondisi prihatin yang dihadapi pelaku pariwisata Bali dan juga sejalan dengan penerapan protokol kesehatan mencegah makin meluasnya penyebaran varian omicron COVID-19.
"Perkembangan pariwisata tak bisa dilepaskan dari berbagai faktor pendukung seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan," kata Wagub Bali saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PHRI Bali di Denpasar, Sabtu.
Terkait faktor sosial, ia menyebut pelaku usaha bidang pariwisata saat ini menghadapi situasi pelik, salah satunya keputusan PHK dan tuntutan karyawan untuk kembali dipekerjakan secara penuh karena menganggap situasi mulai pulih.
Pria yang biasa disapa Cok Ace itu berharap jajaran manajemen bisa menyikapi situasi ini dengan bijak. "Masyarakat kita saat ini sensitif dan mudah tersinggung karena tekanan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran," ucap pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.
Menurut dia, kita harus bisa menjelaskan secara terbuka gambaran dan kondisi kongkrit perusahaan dalam bahasa yang tepat kepada pegawai," ucap Cok Ace yang juga penglingsir (tokoh) Puri Ubud itu.
Faktor lain yang patut diperhitungkan adalah politik, karena 2023 sudah masuk tahun politik sebagai bagian dari persiapan perhelatan Pemilu Serentak 2024.
Salah satu konsekuensinya adalah fokus pemerintah terhadap sektor pariwisata bisa jadi sedikit berkurang karena harus fokus pada hajatan besar.
"Pemprov Bali saat ini tengah menggenjot sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jalan pintas, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan penataan kawasan Besakih. Saya memprediksi, penataan infrastruktur ini akan mempengaruhi peta dan wajah pariwisata Bali," katanya.
Berikutnya adalah faktor budaya yang belakangan mengalami pergeseran. Ia mencontohkan mulai berkurangnya prosesi Ngaben besar yang dulunya menjadi salah satu daya tarik pariwisata.
"Oleh karena itu, para pelaku pariwisata saya minta kembali mencermati apakah tetap menjadikan kegiatan upacara sebagai andalan atau berupaya mengimbanginya dengan pengembangan alternatif lain," katanya.
Pada bagian lain, Wagub Cok Ace juga menyinggung kecenderungan pariwisata yang mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.
Ia berharap pelaku usaha pariwisata di Bali tetap optimis dan tak berkecil hati. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tak semata membutuhkan dukungan kelengkapan infrastruktur.
"Yang tak kalah penting adalah dukungan sumber daya manusia dan saya yakin Bali sejauh ini masih unggul," ujar Cok Ace.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda PHRI Perry Markus menyampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rakercab dan merupakan amanat dari AR/ART organisasi.
Rakerda dilaksanakan dengan sederhana menyesuaikan dengan kondisi prihatin yang dihadapi pelaku pariwisata Bali dan juga sejalan dengan penerapan protokol kesehatan mencegah makin meluasnya penyebaran varian omicron COVID-19.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
Tags: