Bogor (ANTARA News) - Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Prof Dr KH Didin Hafidhuddin, MSc mengemukakan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari zakat masyarakat tetap menjadi prinsip utama yang dipegang badan itu.

"Itu sudah lama menjadi prinsip kita, oleh sebab itulah ada audit oleh akuntan publik, kami juga sudah mendapat sertifikat ISO," katanya di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Didin yang juga Sekjen World Zakat Forum mengatakan, Baznas terus berupaya meningkatkan kualitas kerja dalam mempertanggungjawabkan dana umat tersebut, termasuk dalam hal pelaporan keuangannya.

"Nantinya semua orang diharapkan punya akses mengetahui berapa dana yang masuk dan berapa yang sudah dikeluarkan. Selain itu juga perlu tahu mengenai program-program apa saja yang sudah atau belum dijalankan," katanya usai acara pembukaan Konferensi Zakat Internasiongal di IPB International Convention Center, Bogor.

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono, yang hadir dalam konferensi itu, mengingatkan, faktor akuntabiltas dan transparansi adalah hal yang sangat penting bagi badan-badan pengelola zakat.

Menurut Wapres, pelaporan yang jelas dan tertib akan diapresiasi oleh para masyarakatan, khususnya para pemberi zakat.

Dengan demikian, nilai zakat pun akan terus meningkat dan makin bermanfaat bagi masyarakat.

Didin Hafidhuddin mengatakan, Baznas juga berupaya memaksimalkan penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut, sehingga manfaatnya benar-benar terasa dan menjadi solusi mengentaskan orang miskin.

"Kami juga tetap memegang prinsip bahwa dana zakat harus segera disalurkan pada tahun yang sama. Tidak boleh ada saldo, karena kalau ada saldo berarti amilnya tidak bekerja," katanya.

Saat ini, dana yang bisa dihimpun dan disalurkan Baznas, yakni sekitar Rp1,5 triliun, dan jumlah itu menurut Didin masih terbilang sedikit.

"Kita masih bisa meningkatkan lagi potensi zakat," katanya.

Konferensi zakat internasional yang bertema "Pembangunan zakat berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat" itu berlangsung 19-21 Juli.

Konferensi diikuti sekitar 300 peserta dari sejumlah negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, Pakistan, Aljazair, Uganda dan Jerman.
(ANT)