Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Asosiasi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) meminta para menteri luar negeri ASEAN untuk mempercepat terwujudnya deklarasi penanganan kawasan Laut China Selatan.

Dalam pidatonya pada pembukaan pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN di Bali Convention Center, Nusa Dua, Selasa, Presiden Yudhoyono menyatakan deklarasi bersama ASEAN tentang Laut China Selatan untuk pertama kalinya dikeluarkan pada waktu yang telah lama berselang, yaitu pada 1992.

Setelah itu, lanjut Presiden, butuh waktu sepuluh tahun bagi China untuk menyetujui deklarasi tersebut meskipun akhirnya kedua pihak selama sembilan tahun berikutnya belum bisa menyelesaikan kesepakatan bersama tentang petunjuk baku untuk penanganan kawasan Laut China Selatan.

"Masalah ini seharusnya tidak bergerak selambat ini. Saya meminta pertemuan menteri luar negeri ini untuk mempercapat upaya ini, untuk menyelesaikan tahap terpenting dan terakhir dari dokumen penting ini," ujar Presiden yang menyampaikan pidato dalam Bahasa Inggris dibantu oleh dua layar teleprompter.

Menurut dia, ASEAN perlu mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa masa depan di kawasan Laut China Selatan secara optimistis dapat ditangani dan dapat diperkirakan.

"Karena itu kita harus menyelesaikan kesepakatan bersama tentang petunjuk menangani kawasan Laut China Selatan yang telah lama tertunda ini, dan setelah itu kita harus melangkah ke tahap selanjutnya yaitu identifikasi elemen dari pelaksanaan petunjuk penanganan kawasan Laut China Selatan," tuturnya.

Semakin cepat ASEAN membahas kesepakatan itu dengan China, lanjut dia, maka kawasan Laut China Selatan akan semakin mudah dikelola dan ditangani.

Presiden pun menyampaikan keyakinannya bahwa ASEAN dan China bisa segera menyepakati pembahasan tentang tata cara penanganan kawasan Laut China Selatan.

Dalam pidatonya, Presiden yang hadir didampingi oleh Ani Yudhoyono juga meminta para menteri luar negeri ASEAN untuk mempercepat kesepakatan kawasan ASEAN sebagai zona bebas nuklir.

Menurut Kepala Negara, saat ini adalah waktu terbaik untuk segera mencapai kesepakatan tersebut karena sinyal positif yang ditunjukkan oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk meratifikasi kesepakatan zona bebas nuklir di Afrika dan Pasifik Selatan.

"Ada momentum segar untuk membuat negara-negara pemilik kekuatan nuklir termasuk China, Amerika Serikat, dan Rusia, agar menyepakati kawasan bebas nuklir ASEAN dalam waktu sedini mungkin," ujarnya.

Presiden Yudhoyono juga mengingatkan pentingnya mempercepat penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Dengan bertambahnya gejolak peristiwa di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, menurut dia, maka potensi perdagangan dan penyelundupan manusia di kawasan ASEAN kian terbuka.

"Hal ini akan berlanjut menjadi masalah di kawasan dan kita harus mengadakan kerjasama aktif dan terkoordinasi guna menangani masalah ini," demikian Yudhoyono.

(D013)