Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Papua untuk memastikan penganggaran dan kelanjutan beasiswa mahasiswa Papua di beberapa negara di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan beberapa negara lainnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu, menjelaskan dirinya bersama Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda, dan tim teknis berada di Jayapura melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Sentani.
"Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami, untuk memastikan penganggaran beasiswa bagi mahasiswa yang tugas belajar di luar negeri. Kami akan kembali hari ini juga kalau pertemuan dengan Pemprov Papua sudah selesai," katanya.

Fatoni menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program beasiswa luar negeri ini.

Terlebih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinannya.

Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Fatoni, pembayaranbeasiswa luar negeri untuk 2021 akan diselesaikan sesuai dengan invoice atau tagihan dari masing-masing universitas. Sementara untuk kebutuhan beasiswa 2022, skema pembiayaannya sudah disiapkan.

Di lain sisi, Pemprov Papua perlu duduk bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dan menyepakati kelanjutan pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua.

"Rencana Gubernur (Papua) dan bupati/wali kota akan melakukan rapat koordinasi 15 (sampai) 18 Februari 2022 membahas beasiswa ini (mahasiswa Papua)," pungkas Fatoni.

Permasalahan beasiswa mahasiswa Papua sebelumnya juga telah dibahas oleh kementerian/lembaga. Fatoni menjelaskan penyelesaian persoalan telah dibahas Kemendagri bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Atase Pendidikan di Kedubes Amerika, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Pemprov Papua.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menyampaikan keterlambatan pembayaran beasiswa 2021 disebabkan oleh belum diserahkannya tagihan untuk semester musim gugur dari pihak kampus kepada Pemprov Papua.

Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua menuturkan, Pemprov Papuatelah menganggarkan seluruh beasiswa untuk 2021. Bahkan, kebutuhan beasiswa untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan.

"Yang belum dianggarkan, untuk beasiswa tahun 2023," ujar Kepala BPKAD Provinsi Papua.

Baca juga: Menko Polhukam ingatkan mahasiswa di luar negeri untuk kembali

Baca juga: Mahasiswa Papua di AS optimistis robotika Indonesia akan maju pesat

Baca juga: 1.399 pelajar OAP lolos administrasi beasiswa Otsus