Surabaya (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan masyarakat umum membantu menangkap Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumsel.

"Siapa pun bisa membantu menangkapnya. Jangan ragu untuk melaporkan ke petugas kepolisian jika mengetahui keberadaan Nazaruddin," kata Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto saat ditemui usai pembukaan fakta Integritas antara KPK dan Pemkot Surabaya di Balai kota, Jalan Wali Kota Mustadjab, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini KPK juga sedang bekerja keras melakukan segala usaha yang mungkin untuk mengungkap kasus itu, termasuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat bagi siapapun yang menjadi buronannya.

"Walaupun tentu tidak semua informasi strategis tidak bisa disampaikan kepada media, tapi KPK tetap mengambil langkah-langkah serius, kerja keras sedang dilakukan," ujar dia.

Hanya saja, Bibit enggan menjelaskan lebih detil tentang upaya yang sedang dilakukan KPK. Ia juga tidak berani menjawab ketika ditanya tentang kepastian keberadaan Nazaruddin sekarang.

"Yang pasti kami masih mencarinya, Bahkan nama Nazaruddin sudah masuk dalam daftar buronon Interpol," ucap Bibit menegaskan.

Sementara itu, KPK dijadwalkan selama dua hari berada di Surabaya. Lembaga tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya menggelar kegiatan "Integrity Fair" sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan melibatkan warga.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin, kegiatan itu dilakukan untuk mengajak masyarakat ikut berperan aktif memberikan masukan dan informasi tentang pelayanan publik.

Ia mengatakan, seluruh instansi pelayanan publik di jajaran Pemkot Surabaya akan terlibat aktif. Bahkan personel dari jajaran Polrestabes Surabaya juga ikut bagian dalam menggelar layanan publiknya.

"Seluruh instansi pelayanan publik di jajaran Pemkot akan terlibat aktif, bahkan personel dari jajaran Polrestabes Surabaya juga ikut bagian dalam menggelar layanan publik," kata pejabat wanita berjilbab tersebut.

(ANT-165/S026)