Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, H.Anwar Adnan Saleh, kembali mengeluarkan himbauan agar pejabatnya tidak melakukan tindakan korupsi karena akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah ini.

"Pejabat pemprov Sulbar harus menghindari perbuatan kasus korupsi dan apabila ada yang berani mencoba-coba maka saya orang pertama mendorong agar pihak kejaksaan menangkap para pelakunya," kata Anwar Adnan Saleh.

Anwar Adnan Saleh yang pernah mendapat penghargaan sebagai kepala daerah yang bebas korupsi dari pemerintah pusat ini menyampaikan, ada tiga musuh besar yang harus dilawan yakni kegiatan korupsi, terorisme dan narkoba.

"Tiga kejahatan ini merupakan musuh bersama yang harus kita perangi karena akan menjadi duri dalam pelaksanaan pembangunan di negeri ini,"kata dia.

Dia menyampaikan, penggunaan anggaran baik melalui APBD dan APBN harus dikelola secara optimal serta membuat pelaporan yang baik sehingga tidak menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Temuan BPK harus bisa ditekan sehingga daerah ini mampu meraih penilaian opini wajar tanpa kecuali. Walau bagaimana, opini terjadinya penyimpanan penggunaan anggaran tidak nyaman di mata publik karena terkesan pejabat di daerah ini masih senang berbuat korupsi," kata dia.

Ia mengakui, penggunaan anggaran dilingkup pemprov Sulbar masih ada yang keliru akibat sistem pelaporan yang dibuat oleh pejabat SKPD tidak baik.

"Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran telah kita luruskan dan telah dikembalikan ke kas daerah akibat kesalahan administrasi dan bukan karena sengaja dikorupsi," kata dia.

Gubernur menuturkan, pemerintahan yang dibangun hendaknya mampu menciptakan pemerintahan yang good governance dalam membawa provinsi terbungsu ini lebih terdepan, bermartabat untuk kepentingan rakyar dalam rangka terselenggaranya roda pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

"Kalau saya pernah mendapat anugerah dari pemerintah pusat sebagai pejabat bebas korupsi, maka tentunya para pejabat pada semua SKPD pun harus mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih," papar dia.

Dia mengatakan, beberapa gubernur, walikota dan bupati di tanah air saat ini terpaksa tidak bisa melanjutkan pemerintahannya karena harus berurusan dengan masalah hukum, bahkan sudah ada yang diberhentikan sementara. (ACO/K004)