Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bila perbaikan gizi pada anak menjadi sebuah urgensi penting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan (stunting).

“Urgensi perbaikan gizi pada masyarakat harus difokuskan pada 1.000 HPK dan juga usia remaja,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Hasto menegaskan pemberian asupan gizi baik pada anak menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Sebab, masih banyak balita dan anak di Indonesia mengalami defisiensi zat besi atau biasa yang disebut dengan Anemia Defisiensi Besi (ADB).

Adanya anemia defisiensi besi pada anak, dapat memberikan dampak berupa terganggunya tumbuh kembang pada anak, menurunnya daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi penyakit serta kemampuan fisik dan kreativitas anak.

Pada remaja, hal itu justru menurunkan produktivitas dan kemampuan akademis. Di sisi lain, adanya kondisi kehamilan dengan anemia defisiensi besi, juga dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu dan anak.

Baca juga: BKKBN dan BULOG bagikan beras kaya gizi untuk cegah stunting

Baca juga: BKKBN-Kominfo edukasikan stunting lewat kampanye "Empat Terlalu"

Sehingga dalam menangani urgensi tersebut, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam membangun inovasi-inovasi baru yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuan besar dalam mewujudkan generasi bangsa yang lebih sehat dan unggul.

Seperti kolaborasi yang dilakukan BKKBN bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), yang menyerahkan bantuan berupa beras bervitamin (FortiVit) di Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (27/1).

“Penurunan stunting harus dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota dan melibatkan integrasi lintas institusi,” katanya.

Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan mengapresiasi inovasi dan dukungan BKKBN beserta Perum Bulog yang berusaha menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya.

Ia pun mengaku bila Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat sedang dalam usaha mempercepat penurunan prevalensi stunting, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Hasto.

“Bagi kami, ini sesuatu yang luar biasa, kami menyadari pemerintah tidak boleh sendiri. Butuh kolaborasi pentahelix," ujar Hengki.

Baca juga: BKKBN tekan angka kekerdilan lewat pembagian pil KB pada ibu hamil

Baca juga: BKKBN: Cegah stunting dan obesitas penting untuk SDM berkualitas