Palembang (ANTARA) - Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Selatan mendorong pengelolaan lingkungan secara terpadu antarprovinsi yang mengesampingkan batas wilayah masing-masing.

Ketua Forum DAS Sumsel Syafrul Yunardi di Palembang, Kamis, mengatakan pengelolaan air dan hutan sebaiknya terintegrasi dengan provinsi-provinsi tetangga, sehingga penanganan akan lebih nyata.

“Seperti Sungai Musi, itu hulunya ada di Kepahiang (Bengkulu), sedangkan hilirnya ada di Palembang. Artinya, perlu ada pengelolaan terpadu,” kata Syafrul.

Baca juga: Forum DAS Sumsel ingatkan pemerintah merestorasi hulu sungai

Forum DAS yang terdiri atas akademisi, birokrat, perusahaan, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi (Gapki, Gapkindo dan APHI) menilai kelemahan dalam penanganan masalah lingkungan terletak pada kurangnya sinergi antardaerah.

Padahal, persoalan lingkungan ini tidak dapat dikotak-kotakkan berdasarkan wilayah administratif, karena air dan hutan itu berada dalam satu kesatuan, seperti halnya Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

Sebenarnya, rencana terpadu antardaerah ini sudah dibuatkan dalam bentuk dokumen oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) sejak beberapa tahun lalu.

Bahkan, pada 2013 sudah lahir dokumen bersama untuk pengelolaan DAS Sungai Musi yang ditandatangani oleh empat gubernur dari Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

“Tinggal implementasinya di lapangan yang masih kurang, sehingga tidak tahu siapa yang harus berbuat (daerah) dan harus berbuat apa,” kata dia.

Ada inovasi baru yang patut menjadi perhatian berbagai pihak terkait penanganan lingkungan, yakni penggunaan mekanisme jasa lingkungan, yang mana pemerintah menunjuk pihak swasta untuk memastikan perbaikan lingkungan.

Baca juga: Forum DAS Jambi: Perlu peran komunitas untuk lestarikan lingkungan

Baca juga: Ahli sebut Indonesia kehilangan lahan 4.000 ha di perbatasan RDTL

Model ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, terutama di Jawa untuk mempertahankan kawasan hulu sungai tetap terjaga daya dukungnya.

Terkait pendanaan, daerah yang di hilir akan menyuplai sebagian dana APBD ke daerah di hulu untuk mendukung beragam kegiatan konservasi, seperti penanaman dan pemeliharaan pohon. Contohnya, yang dilakukan Banten dalam melindungi DAS Cisadane dan DKI Jakarta untuk melindungi DAS Ciliwung.

Upaya ini setidaknya untuk mengakselerasi perbaikan lingkungan, karena sebenarnya penanaman pohon juga tidak dapat mengejar kerusakan lingkungan yang terjadi. Dampak yang paling dirasakan, banjir melanda Palembang pada 25 Desember 2021 dan 17 Januari 2022, sehingga masyarakat kesulitan beraktivitas.

“Tapi dari sisi upaya, ini patut dicontoh, dan Sumsel hingga kini belum menerapkannya,” kata dia.

Baca juga: Kemen LHK: Peran forum DAS belum efektif