Jakarta (ANTARA News) - Seluruh kader Partai Demokrat (PD) diminta untuk
tidak memanfaatkan ajang Rapat Koordinasi Nasional PD untuk mencari
kesempatan untuk memuluskan wacana Kongres Luar Biasa (KLB).
Hal
itu diingatkan oleh Ketua Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Partai Demokrat Didik Mukrianto menanggapi adanya wacana KLB PD.
"Kalau
kemudian ada yang coba memainkan forum Rakornas tersebut untuk
mewujudkan syahwat dan libido politiknya, benar-benar yang bersangkutan
sedang "ngigau"," kata Didik kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.
Ia
menyebutkan, pernyataan dan wacana KLB yang disuarakan oleh pengurus PD
seperti Kastorius Sinaga adalah isu murahan dan tidak mencerminkan
sebagai seorang kader yang memahami betul nuansa kebatinan dan
konstitusi Partai Demokrat.
Ia menambahkan, kalau dilihat secara
utuh baik personifikasi dan rekam jejak Kastorius Sinaga di PD dari awal
hingga saat ini dengan mencermati isu yang dimainkan, dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa yang bersangkutan kurang memahami aturan main
konstitusional kelembagaan secara utuh.
Kastorius, kata Didik,
ibarat petasan-petasan cabe yang meledak-ledak tanpa kontrol dan hanya
menimbulkan pertanyaan sesaat saja yang akhirnya bisa dimaklumi
kapasitas, kapabilitas, dan kompetensinya.
"Gerakan-gerakan
seperti itu harus segera dihentikan dan disudahi. Sebagai kader PD,
tentunya kita akan serius menyikapi itu dan mengambil langkah taktis dan
konkrit, apalagi Sekjen PD Edhie Baskoro sudah menjelaskan secara
gamblang kepada publik," kata Didik.
Menurut Didik, forum
Rakornas yang dilakukan oleh DPP PD adalah forum konsolidasi organisasi
dan kelembagaan seperti forum Rakornas yang lalu sebagaimana
dilaksanakan oleh DPP PD.
Ia menambahkan, dalam konstitusi dan
aturan main PD, sebuah pelaksanaan kegiatan seperti Rakornas dan KLB
sudah diatur rigid mengenai hal tersebut.
"Bicara KLB dalam
beberapa kesempatan Sekjen PD telah menjelaskan secara gamblang bahwa
tidak ada agenda atau gerakan menuju KLB karena memang secara konstitusi
dan kondisi tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan pembenar yang
mendasari pelaksanaan KLB baik itu dalam persepsi konstitusional maupun
kebutuhan kelembagaan. Apa yang disampaikan oleh Sekjen PD tidak perlu
lagi diterjemahkan lagi karena sudah terang benderang," kata Ketua
Bidang Hukum dan HAM DPP Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) itu. (zul)
Didik: Rakornas Jangan Jadi Ajang Muluskan KLB
10 Juli 2011 13:16 WIB
Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto (ANTARA)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
Tags: