"Memperkenalkan DITA 143 adalah contact center yang berupa telepon, video call, chat box sebagai layanan pengaduan dan informasi yang bisa menjawab tentang kehidupan teman disabilitas di era disruptif saat ini," ujar Angkie dalam acara Kampanye G20 "Melibatkan Penyandang Disabilitas Untuk Inklusivitas" di Jakarta pada Rabu malam.
Angkie mengungkapkan bahwa DITA merupakan kepanjangan dari Disabilitas Tanah Air yang akan aktif pada 1 Februari 2022. Layanan itu ditujukan bagi para penyandang disabilitas yang mencari informasi dan pengaduan, termasuk informasi terkait ketenagakerjaan.
Layanan tersebut merupakan perwujudan dari arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong terwujudnya inovasi, transformasi kebijakan dan program yang menjamin inklusivitas penyandang disabilitas.
Baca juga: Stafsus Presiden: Pemerintah komitmen sertakan isu disabilitas di G20
Baca juga: Rencana aksi partisipasi disabilitas di dunia kerja didorong di G20
Dia mengatakan salah satu isu fundamental terkait isu itu adalah fakta bahwa pandemi berdampak kepada keterbatasan dan menghilangnya akses penyandang disabilitas dalam bekerja dan mencari pekerjaan.
Angkie menjelaskan bahwa faktor kurangnya informasi terkait kesempatan kerja menjadi momok untuk penyandang disabilitas.
Permasalahan akses itu menjadi fokus di tengah dunia yang serba digital dengan keterbukaan informasi.
"Maka langkah pertama yang paling penting dilakukan adalah bagaimana memastikan ada berbagai informasi yang tersedia dapat diakses dan dimengerti penyandang disabilitas," tegasnya.
Beberapa informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan penyandang disabilitas adalah informasi rekrutmen tenaga kerja, pelatihan, program afirmatif dan insentif dari pemerintah maupun swasta.
"Kita ingin agar teman-teman penyandang disabilitas dapat mengikuti perkembangan dan tidak terputus dari dunia digital saat ini," demikian Angkie.
Baca juga: Layanan contact center 143 khusus disabilitas hadir di Presidensi G20
Baca juga: Menko Airlangga: Presidensi G20 Indonesia dorong pemulihan inklusifDia mengatakan salah satu isu fundamental terkait isu itu adalah fakta bahwa pandemi berdampak kepada keterbatasan dan menghilangnya akses penyandang disabilitas dalam bekerja dan mencari pekerjaan.
Angkie menjelaskan bahwa faktor kurangnya informasi terkait kesempatan kerja menjadi momok untuk penyandang disabilitas.
Permasalahan akses itu menjadi fokus di tengah dunia yang serba digital dengan keterbukaan informasi.
"Maka langkah pertama yang paling penting dilakukan adalah bagaimana memastikan ada berbagai informasi yang tersedia dapat diakses dan dimengerti penyandang disabilitas," tegasnya.
Beberapa informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan penyandang disabilitas adalah informasi rekrutmen tenaga kerja, pelatihan, program afirmatif dan insentif dari pemerintah maupun swasta.
"Kita ingin agar teman-teman penyandang disabilitas dapat mengikuti perkembangan dan tidak terputus dari dunia digital saat ini," demikian Angkie.
Baca juga: Layanan contact center 143 khusus disabilitas hadir di Presidensi G20
Baca juga: Menaker: Presidensi G20 RI berkomitmen bangun masyarakat inklusif