Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menyertakan isu disabilitas sebagai bagian isu dalam perhelatan G20 tahun 2022.

Angkie mengatakan sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini, Indonesia akan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam pertemuan tersebut, salah satunya isu kesetaraan penyandang disabilitas di berbagai sektor.

“Kehadiran isu disabilitas dalam forum tingkat tinggi G20 merupakan terobosan serta kemajuan positif Indonesia sebagai tuan rumah, untuk memberi ruang pada semua aspek tanpa terkecuali. Kesetaraan terhadap disabilitas utamanya terhadap penyediaan lapangan kerja, serta kesempatan untuk berdaya secara ekonomi, akan menjadi fokus pemerintah dalam G20 tahun ini,” ujar Angkie Yudisitia, dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan Presidensi Indonesia dalam forum G20 menjadi momentum besar untuk mendorong isu terciptanya kesetaraan penyandang disabilitas dalam multi sektor. Tidak hanya itu, Indonesia juga terus mendorong adanya akselerasi transformasi digital guna memperkuat momentum kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19.

Baca juga: Kominfo kerja sama lintas sektor bahas tiga isu digital di DEWG G20
Baca juga: Rencana aksi partisipasi disabilitas di dunia kerja didorong di G20
Baca juga: Layanan contact center 143 khusus disabilitas hadir di Presidensi G20

“Dengan mengangkat tema 'Recover Together, Recover Stronger', forum G20 ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, kita akan menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia di G20 dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang di dunia, khususnya Indonesia dalam upaya mendorong terciptanya kesetaraan untuk penyandang disabilitas dalam multi sektor, utamanya transformasi digital,” jelasnya.

Menurut Angkie, jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, penyandang disabilitas sudah memiliki tantangan dan hambatan yang cukup signifikan dalam mendapatkan akses informasi, kesehatan, transportasi dan infrastruktur, serta lapangan pekerjaan.

Karena itu pada forum G20 ini, kata dia, pemerintah saling bersinergi untuk mewujudkan akses informasi dan komunikasi berupa pusat informasi dan kontak (information and contact center) secara digital.

Angkie berharap dengan diwujudkannya contact center berupa video, telepon dan chatbot sebagai sistem pengaduan dan informasi, bisa menjawab tantangan kehidupan penyandang disabilitas di era disruptif teknologi saat ini.

Dia menyampaikan, nantinya para penyandang disabilitas dapat menggunakan layanan Disabilitas Tanah Air (DITA) di nomor 143 yang dikelola oleh Komisi Nasional Disabilitas. Contact center DITA 143 ini akan mulai diaktivasi pada 1 Februari 2022.

“Dengan adanya sistem information and contact center ini dapat memudahkan teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan berbagai informasi, seperti informasi ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan segala permasalahan penyandang disabilitas, dengan begitu kemudahan akses informasi bisa dirasakan penyandang disabilitas di Indonesia,” ujar Angkie.

Angkie juga mendorong kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus saling bersinergi dan berinovasi untuk mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas dengan melibatkan penyandang disabilitas, keluarga dan komunitas untuk melakukan kegiatan produktif dengan pemanfaatan teknologi.

Angkie menambahkan saat ini dunia dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sangat cepat dan masif, karena itu seluruh masyarakat dunia, tanpa terkecuali penyandang disabilitas, harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dia menekankan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi saat ini, maupun pandemi berikutnya, akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline atau luring dengan kontak fisik, menjadi lebih banyak bersifat online atau daring.

“Arahan Presiden Joko Widodo pada Hari Disabilitas Indonesia 3 Desember 2021 menjadi momen penting sebagai pengingat, bahwa kemampuan adaptif terhadap teknologi digital teman-teman penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal itu perlu dilakukan agar transformasi kebijakan dan program yang menjamin inklusifitas penyandang disabilitas terwujud, terus berjalan dan bahkan meningkat di tengah pandemi,” ujar Angkie.