Jakarta (ANTARA) - Bangsa Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk menekan angka kasus kekerdilan hingga 14 persen pada 2024 kata pejabat di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Kita masih harus bekerja keras dan perlu langkah luar biasa untuk menurunkan kekerdilan hingga 14 persen di tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Agus mengatakan secara nasional prevalensi balita stunting masih sebesar 24,4 persen, underweight sebesar 17 persen dan wasting sebesar 7,1 persen (SSGI, 2021).

Selain itu, kata Agus, Indonesia juga masih memikul beban ganda masalah gizi yaitu masih banyak penduduk yang mengalami kekurangan gizi mikro, makro dan gizi lebih.

Agus mengatakan tantangan untuk meningkatkan status gizi semakin besar mengingat pandemi COVID-19 berpotensi untuk menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan, sosial-ekonomi masyarakat serta mempengaruhi pola makan atau asupan makan.

Baca juga: Pemerintah targetkan penurunan angka kekerdilan hingga 3 persen

Baca juga: Menko PMK : Angka kematian bayi berat badan rendah di NTB tinggi

"Dalam upaya pencapaian target tersebut diperlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan seperti lintas kementerian/lembaga, mitra pembangunan, profesi, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat," katanya.

Agus mengatakan percepatan penurunan kekerdilan ini harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah serta kepentingan lain termasuk TNI-POLRI.

"Intervensi spesifik dan sensitif harus dapat terimplementasi nyata di lapangan tentunya disertai strategi peningkatan kapasitas SDM dan edukasi baik ditingkat rumah tangga, posyandu, puskesmas dan lokasi lain untuk mendukung upaya perbaikan gizi untuk mencegah kekerdilan," ujarnya.

Agus mengatakan momentum Hari Gizi Nasional bisa dipakai untuk berbagi dan bergerak bersama memberi perhatian pada remaja, ibu hamil, pasangan usia subur dan calon pengantin.

Berdasarkan data, pasangan usia subur yang bukan peserta KB masih ada sebesar 16.347.800, jumlah ibu hamil sebesar 4.887.405 ibu dan balita kekerdilan sebesar 5,33 juta balita.

"Perlu juga pendampingan khusus untuk daerah dengan jumlah kelompok risiko tinggi di tujuh provinsi prioritas prevalensi kekerdilan tinggi seperti NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Selain itu terdapat lima provinsi dengan jumlah absolut yang cukup besar yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara," katanya.

Dalam memperingati Hari Gizi Nasional ke 62, Agus mengajak seluruh masyarakat ikut bahu membahu perang melawan kekerdilan. Menurutnya, untuk mewujudkan SDM unggul untuk menuju Indonesia Maju, maka kekerdilan harus dientaskan dari Indonesia.

"Kemenko PMK mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerjasama dalam memerangi kekerdilan karena masa depan suatu bangsa dan negara terletak kepada kemampuan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas. Mari wujudkan SDM unggul dalam menyongsong industri 5.0," ujarnya.

Baca juga: Menko PMK nyatakan stunting menentukan perkembangan SDM Indonesia

Baca juga: BKKBN ditunjuk Presiden ketua program luar biasa penurunan "stunting"