Tiga pihak itu yakni Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), organisasi nirlaba internasional Marine Stewardship Council (MSC) dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Jatim.
"Kolaborasi tiga pihak itu tentunya terintegrasi terhadap program pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," kata pakar perikanan dan kelautan Associate Professor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Dr Hawis Madduppa dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Hawis Madduppa yang juga Direktur Eksekutif APRI pada Kamis (20/1) 2022 bersama Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Sofyanto melakukan kunjungan sekaligus berdiskusi bersama kepala DKP Jatim Dr Ir Dyah Wahyu Ermawati beserta staf, Kabid P3KP Ir Nurwahidah, M.AP, Kasie SDI Bidang Tangkap Wahyuni Lestari dan Alan Wahyu Putra, SSTP. MM.
Dalam diskusi itu dibahas bahwa potensi perikanan rajungan yang menjadi komoditas unggulan ekspor pada posisi ke tiga membuat rajungan merupakan sumber kekuatan ekonomi Indonesia.
"Dan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan ekspor tertinggi untuk komoditas rajungan ini," katanya.
Karena itu, kata dia, potensi rajungan tersebut perlu untuk dikelola dengan baik sehingga dapat tercipta keberlanjutan baik dari aspek sumber daya maupun bisnisnya.
Pengelolaan rajungan di Indonesia, kata Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) FPIK IPB University itu, perlu untuk melibatkan berbagai pihak agar tercipta pengelolaan yang lebih baik.
"Sehingga komitmen untuk pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan terus dikampanyekan," katanya.
Kolaborasi kegiatan APRI, MSC, dan DKP Jatim, katanya, merupakan bentuk komitmen dalam mengelola perikanan rajungan di wilayah provinsi itu.
"Serta menjadikan Jatim sebagai lokasi percontohan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," katanya.
Ia menambahkan program-program tersebut mulai dari pengendalian stok, konservasi, strategi panen (HS), selektivitas alat tangkap, "ghost fishing", penanganan "by-catch", "risk assessment", memperkuat manajemen bersama dan pengembangan dokumen kepatuhan serta pendataan "Pas Kecil" (Surat Tanda Kebangsaan Kapal)untuk nelayan rajungan.
Selain itu, kata Hawis Madduppa, sekarang yang juga menjadi perhatian adalah Marine Mammal Protection Act (MMPA) di mana mamalia laut ikut tertangkap dalam proses penangkapan rajungan.
Kepala DKP Jatim Dyah Wahyu Ermawati dalam diskusi itu menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya pengelolaan perikanan rajungan yang bersertifikasi ekolabel secara internasional.
Baca juga: Kawasan lindung rajungan digagas di Pulau Talango Sumenep
Baca juga: Rajungan diharapkan bersertifikasi ekolabel akhir 2022
Baca juga: APRI dukung pembentukan komite pengelolaan rajungan Jatim
Baca juga: 250 ribu benih rajungan dikembalikan di alam perairan Pamekasan