Jakarta (ANTARA) - DPP Partai Demokrat mengapresiasi jadwal Pemilihan Umum 2024 yang telah disepakati KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dapat membantu partai politik (parpol) fokus menjalankan konsolidasi anggota dan dukungan para pemilih.

“Dengan kepastian jadwal ini tentunya semua parpol bisa lebih fokus dalam persiapan menuju Pemilu 2024. Kami sendiri saat ini sedang fokus konsolidasi internal, transformasi, dan regenerasi organisasi hingga tingkat terbawah sebagai bagian dari persiapan verifikasi parpol semester dua tahun ini,” kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan Demokrat tetap fokus menjalankan berbagai programnya yang bertujuan membantu rakyat melewati dampak pandemi COVID-19.

Baca juga: Anggota DPR: Jadwal Pemilu 2024 akhiri spekulasi masa jabatan Presiden

“Demokrat semakin optimistis menatap 2024 dengan melihat kebersamaan kami dengan rakyat selama ini,” sebut Herzaky.

KPU dan Kemendagri menyepakati jadwal Pemilu 2024 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin.

Dalam rapat yang juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), para pihak menyepakati pemungutan suara untuk presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif berlangsung pada 14 Februari 2024.

Baca juga: KPU dan Kemendagri sepakati jadwal pemilu 14 Februari 2024

Sementara itu, pemungutan suara untuk kepala daerah atau pilkada berlangsung pada 27 November 2024.

“Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu,” kata para pihak dalam kesimpulan rapat di DPR RI.

Baca juga: Tetap berada di koridor UU Pemilu ketika tetapkan hari-H

Terkait itu, Herzaky menyampaikan Demokrat sejak awal menyetujui usulan KPU karena usulan itu telah melalui berbagai pertimbangan baik secara teknis dan risiko.

“Jika waktu pelaksanaannya terlalu dekat, maka beban beratnya di KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, jeda diperlukan untuk mengurangi beban kerja dari pelaksanaan pemilu nasional ini,” kata Herzaky.