Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pengelolaan keuangan daerah yang ada di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan karena masih ada kelemahan dalam perencanaan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan.

"Perencanaan keuangan daerah tidak memadai antara lain karena belum ada sinergi dan koordinasi antarinstansi di daerah," kata Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektor Jenderal Kemendagri Maliki Heru Santosa pada Rapat Anggota V Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Rabu.

Kelemahan lainnya, sumber daya manusia yang tidak kompeten, tidak patuh terhadap aturan yang berlaku dan masih lemahnya sistem pengendalian internal (SPI).

Gamawan menyebutkan, kelemahan pengelolaan keuangan daerah memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan.

"Ini terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum," katanya.

Lebih lanjut, hal itu menyebabkan kegamangan bagi pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Gamawan juga menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah hingga saat ini baru merupakan sarana pertanggungjawaban bagi pejabat daerah, dan belum menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemda tahun 2009, hanya 15 daerah atau 3 persen dari jumlah 499 daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Akibatnya, informasi dalam laporan keuangan kurang akuntabel dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang handal.

Gamawan menyebutkan Kemendagri termasuk sepuluh besar penerima anggaran dalam APBN 2010, yaitu sebesar Rp13,6 triliun yang dialokasikan kepada 957 satuan kerja.

"Meski jumlah anggaran besar, namun dengan kerja keras Kemendagri memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun 2010," ujarnya.

(S037)

(T.S037/B/C004/C004) 06-07-2011 09:46:43