Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menekankan pentingnya untuk menonjolkan beragam aspek kekuatan sektor kemaritiman selama Republik Indonesia memegang tampuk Presidensi G20.

"Promosi potensi kekuatan maritim dan kelautan Indonesia harus mendapat kesan penting," kata Dani Setiawan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia Indonesia perlu menguatkan langkah-langkah diplomasi maritim sebagai identitas nasional Indonesia di hadapan G20.

Baca juga: Ketua DPR: Indonesia harus bangun kekuatan maritim nasional

Untuk itu, ujar dia, presidensi Indonesia perlu digunakan untuk memberi pemahaman, kesepahaman, sekaligus memberi tekanan yang terukur bagi kemudahan persyaratan masuknya produk perikanan dan kelautan asal Indonesia di negara lain, terutama anggota G20.

"Hambatan-hambatan tarif dan nontarif dari produk perikanan nasional yang selama ini merugikan Indonesia bisa dihilangkan," kata Ketua Harian KNTI.

Ia juga mendorong kerja sama multiregional untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang saling menguntungkan dan berdimensi keberlanjutan.

Hal yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah mendorong G20 memahami pentingnya penguatan agenda perlindungan nelayan kecil dan tradisional, terutama dalam mendukung keamanan pangan dunia.

Baca juga: Wapres dorong pemda berkolaborasi untuk Indonesia Poros Maritim Dunia

"Terutama karena dampak yang semakin nyata dari perubahan iklim. Dukungan ini akan berguna bagi kesamaan pandangan G20 dalam membahas isu-isu krusial di forum-forum multilateral terkait isu perdagangan, investasi, dan perubahan iklim yang terkait dengan isu kelautan dan perikanan," kata Dani

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan agar kesempatan menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 ini harus dijadikan sebagai momentum untuk kebangkitan pariwisata bahari nasional.

"G20 bisa digunakan sebagai momentum kebangkitan pariwisata bahari berbasis kerakyatan di Indonesia," kata Abdul Halim.

Baca juga: Prospek besar, bisnis maritim dinilai butuh perbaikan regulasi

Menurut Abdul Halim, dengan daya tarik wisata bahari yang dimiliki beragam daerah di Tanah Air, pemerintah bisa berkolaborasi dengan masyarakat kelautan dan perikanan untuk menyelenggarakan pelbagai seremoni hingga jelang pelaksanaan KTT G20.

Ia mengingatkan bahwa bila bidang pariwisata bahari dapat bergerak kembali dan melesat kinerjanya, maka praktis juga bisa turut mengangkat kinerja lainnya seperti produksi perikanan dan kelautan Nusantara.