Kupang (ANTARA News) - Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, meminta dukungan Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Leonard, untuk mensukseskan empat tekad pembangunan provinsi itu.

Keempat tekad itu, sebagaimana dikatakan Raya saat berdialog dengan Leonard di Kupang, Sabtu (2/7), yakni menjadikan NTT sebagai propinsi jagung, propinsi cendana, propinsi ternak, dan propinsi koperasi. "Serta penanganan wilayah perbatasan kita dengan negara tetangga," katanya.

Menurut Raya, keempat tekad Propinsi NTT ini sesuai kondisi dan karakteristik wilayah NTT. Dan perhatian serius juga diberikan terhadap penanganan wilayah perbatasan seperti masalah lintas batas dan berbagai persoalan lain yang belum dibahas.

Dalam pertemuan perdana bersama Pangdam IX Udayana itu, Raya memaparkan berbagai persoalan yang masih dihadapi, di antaranya kemiskinan, masalah ekonomi, pendidikan, infrastruktur, perempuan dan pemuda, serta pembangunan wilayah propinsi kepulauan.

Dukungan langsung diberikan Leonard, "Berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan perbatasan dan sejumlah soal yang dihadapi dapat disaksikannya secara langsung dalam kunjungan perdana saya ke Kabupaten Belu."

Leonard, sebagai panglima Komando Daerah IX/Udayana, melakukan kunjungan kerja perdananya selama beberapa hari di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan.

"Wilayah ini merupakan beranda depan negara kita. Maka harus tampil indah dan menarik agar dapat dilirik investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini," katanya.

Pemerintah Propinsi NTT yang memberi perhatian khusus terhadap penanganan wilayah perbatasan yang umumnya belum selesai dbicarakan antar kedua negara.

Sementara Leonard memberi perhatian terhadap masalah lintas batas dan berbagai persoalan lain yang belum sempat dibahas akan disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk mendapat perhatian.

"Ada banyak persoalan di wilayah perbatasan ini. Dan ada juga persoalan lain yang belum dibicarakan antara kedua negara. Saya akan sampaikan semua hal itu kepada Pemerintah Pusat," ujarnya.