Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatur strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran 2022 yang dipatok lebih tinggi dari penyerapan anggaran di tahun sebelumnya yakni sebesar 97,45 persen.

"Kami menargetkan lebih dari 97,45 persen atau dari penyerapan tahun lalu. Semaksimal mungkin," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo pada acara dimulainya Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Jakarta, Jumat.

Dody mengatakan beberapa strategi yang diluncurkan Kemenperin yakni mematok waktu selesainya proses lelang maksimal hingga Juni 2022.

Untuk itu, lanjut dia, proses lelang telah dimulai pada Oktober-November di tahun 2021.

"Sesuai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, proses lelang dimulai sejak Oktober dan November tahun lalu. Jadi sejak Januari sudah bisa dilaksanakan," tutur Dody.

Dengan demikian, lanjutnya, penyerapan anggaran tiap bulannya dapat maksimal dilakukan, dengan target melebihi 70 persen. Sehingga pada semester I/2022 program-program yang direncanakan mulai terlaksana.

Baca juga: Kementerian Perindustrian menyerap 97,45 persen anggaran 2021

Dengan capaian yang sangat baik di pada 2021, Dody berharap para Kepala Satuan Kerja (Satker) dapat mempertahankan kinerja dalam pelaksanaan anggaran dan dapat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens, karena progres pencapaian realisasi anggaran menjadi tanggung jawab Kepala Satker.

"Saya akan memantau penyerapan anggaran semester I Tahun 2022 dengan target serapan anggaran sebesar 50 persen dan proses pengadaan barang/jasa selesai pada bulan Juni tahun 2022," ujarnya.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja Kemenperin, para pengelola anggaran dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta agar bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat dan memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Baca juga: Komisi VII DPR dukung penambahan anggaran Kemenperin pada 2022

"Selain itu pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih memiliki pekerjaan besar untuk melaksanakan pembangunan industri nasional dengan selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Dody.

Ia mendorong agar APBN tahun 2022 harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.

Oleh karenanya, pejabat Eselon I diminta melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa fokus kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Presiden Joko Widodo pada 2022, yaitu melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.

Baca juga: Kemenperin maksimalkan penyerapan anggaran di tengah pandemi