Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi distribusi vaksin COVID-19 pasca-ditemukan 1,1 juta dosis yang kedaluwarsa.

"Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kedaluwarsa terus dipelototi. Sementara yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Muhaimin juga mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.

"Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluwarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa,” ujarnya.

Ia mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan kepada petugas.

Baca juga: Moeldoko: Stok vaksin "booster" cukup dan tidak kedaluwarsa

Baca juga: Ganjar ingatkan kepala daerah terkait kedaluwarsa vaksin COVID-19

"Masyarakat juga perlu proaktif, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan," ucapnya berharap.

Ketua umum PKB itu mengingatkan kampanye vaksinasi "booster" memang bagus, tetapi praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.

“Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi 'booster', malah banyak juga yang keteteran belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus," kata Muhaimin menegaskan.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.

“Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," ungkap Budi Gunadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.