Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza
Mahendra meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk
menuntaskan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang tak
kunjung selesai lebih dari tiga tahun.
Hal itu dikatakan juru
bicara Yusril, Jurhum Lantong melalui rilisnya kepada ANTARA News
menyikapi hasil pertemuannya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam di
Kompleks Istana Negara kemarin sore.
"Kasus Sisminbakum bukan
lagi masalah hukum, tetapi telah menjadi masalah politik yang ikut
membuat polemik politik di negara ini," kata Jurhum, Jakarta, Jumat.
Jurhum
menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Dipo Alam menegaskan bahwa
Presiden SBY tidak mau mencampuri masalah penegakan hukum.
"Malah
soal pencekalan Yusril, Presiden SBY sendiri tidak tahu dan merasa
kaget Pak Yusril dicekal lagi," kata Jurhum mengulangi ucapan Dipo Alam.
Namun
Jurhum menegaskan bahwa kalau Presiden bersedia menerangkan 4 (empat)
PP yang pernah ditandatanganinya mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) di Kementerian Hukum dan HAM, hal itu bukanlah mencampuri urusan
penegakan hukum. Kejagung menuduh Yusril korupsi karena tidak memasukkan
biaya akses Sisminbakum yang seluruhnya dibangun dan dioperasikan
dengan modal swasta sebagai PNBP.
Sementara Mahkamah Agung dalam
putusan kasasi perkara Romli Atmasasmita menegaskan bahwa karena baru
tahun 2009 ada PP yang memasukkan biaya akses itu sebagai PNBP, maka
sebelum tahun 2009 biaya akses tersebut adalah sah milik swasta dan
bukan uang negara.
Karena itu MA menegaskan tidak ada kerugian
negara dan unsur melawan hukum dalam Sismibakum. Masalahnya Kejagung
masih belum yakin sepenuhnya dengan putusan MA itu, sehingga masih
pikir-pikir mau PK dan mau melimpahkan perkara Yusril.
Sebab
itu, tambah Jurhum, sebaiknyalah jika Presiden SBY, baik atas
inisiatifnya sendiri maupun atas permintaan Kejagung mengklarifikasi hal
ini. Dengan klarifikasi Presiden bahwa biaya akses Sisminbakum sebelum
2009 adalah PNBP atau bukan, maka kasus ini dapat dituntaskan,
dilanjutkan atau dihentikan.
"Presiden SBY jangan membiarkan
masalah ini berlarut-larut karena dapat mengganggu citra pemerintah
seluruhnya. Apalagi kalau timbul kesan Pemerintah SBY sengaja menzalimi
dan mencari-cari kesalahan Pak Yusril," kata Jurhum.
Dipo Alam, menurut Jurhum, berjanji akan meneruskan apa yang disampaikannya kepada Presiden.
(ZUL)
Yusril Minta Presiden Tuntaskan Kasus Sisminbakum
1 Juli 2011 09:39 WIB
Yusril Ihza Mahendra.(FOTO.ANTARA)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
Tags: