Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto menilai perlu lima Peraturan Pemerintah (PP) yang dibentuk pemerintah untuk menguatkan implementasi Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) setelah disetujui DPR menjadi undang-undang.

"Kami sudah menyampaikan kepada Pak Pramono Anung (Sekretariat Kabinet) bahwa paling tidak diperlukan sekitar lima PP yang menguatkan implementasi UU IKN," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan kelima PP tersebut yaitu PP terkait menguatkan konsep pertanahan; kedua, PP yang menguatkan konsep pertahanan negara; dan ketiga, PP mengenai konsep pendanaan agar bisa berkelanjutan dan bisa berjalan.

Menurut dia, keempat, PP yang terkait dengan menjaga adat istiadat dan kebudayaan masyarakat Dayak agar jangan sampai terganggu; dan kelima, PP mengenai daerah-daerah sekitar IKN.

Baca juga: Kemenkeu: Pembangunan IKN akan berimplikasi ratakan kesejahteraan

Baca juga: IKN Nusantara dipastikan akan miliki jaringan komunikasi 5G

"PP mengenai daerah-daerah sekitar itu agar kabupaten yang ada di sekitar Ibu Kota Negara Nusantara tidak tertinggal jauh perkembangannya," ujarnya.

Selain itu, Utut enggan mengomentari terkait masuknya dua kader PDI Perjuangan dalam bursa calon Kepala Otorita IKN yaitu Azwar Anas dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menilai penunjukan Kepala Otorita IKN merupakan hak Presiden sehingga F-PDI Perjuangan tidak akan ikut campur terkait hal tersebut.