Pontianak (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak, Adiwan Qodar mengatakan sampai akhir 2021 capaian kepesertaan BPJS kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat masih berada di bawah rata-rata nasional.

"Untuk kepesertaan BPJS Kesejatan di Kalbar sampai 2021 baru sekitar 74,44 persen dari 5,4 juta penduduk di Kalimantan Barat. Capaian itu di bawah rata-rata nasional yakni 86,28 persen," kata Adiwan di Pontianak, Kamis.

Dengan persentase tersebut, katanya, saat ini Kalimantan Barat berada diurutan ke-34 dari seluruh provinsi di Indonesia. "Yang lain sudah di atas 80 persen. bahkan ada sembilan provinsi yang di atas 98 persen," tuturnya.

Adiwan menjelaskan untuk meningkatkan kepesertaan bisa dengan keterlibatan pemerintah daerah. Mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota.

"Kami sangat mengharapkan dukungan dan anggaran pemerintah daerah, untuk memperluas kepesertaan yang didaftarkan sebagai PBI. Agar yang selama ini tidak didaftarkan karena tidak ada biaya atau menunggak bisa didaftarkan oleh pemerintah daerah," katanya.

Ia menambahkan bahwa sudah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan JKN. Aturan yang dikeluarkan 6 Januari tahun 2022 itu menginstruksikan kepada kepada kementerian, gubernur dan wali kota atau bupati agar meningkatkan capaiannya di daerah masing-masing.

Bahkan dilanjutkannya, kepesertaan menjadi syarat dalam pelayanan publik. Seperti pembuatan SIM hingga mengurus perizinan usaha.

"Untuk SIM misalnya, menjadi syarat kepesertaan sebagai syaratnya. Kemudian perizinan usaha, dan ada sanksinya. Pelayanan publik tidak bisa diakses, jika tak memiliki kepesertaan atau tidak aktif," kata Adiwan.

Dia menjelaskan, saat ini, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibantu menggunakan APBN sebanyak pusat 1.813.108 jiwa atau 33 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Barat,.

Sedangkan dari pemerintah daerah, sebanyak 336.774 jiwa atau 6,7 persen dari seluruh penduduk di Kalimantan Barat.

"Jika secara total 2,1 juta jiwa. Untuk yang PBI daerah itu murni dari APBD kabupaten/kota masing-masing. Untuk itu kita harapkan pemda bisa menambah jumlah kepesertaan PBI mereka sehingga semakin banyak masyarakat Kalbar yang tercover BPJS Kesehatan," kata dia.
Baca juga: BPJS Kesehatan salurkan bantuan korban banjir di Kapuas Hulu-Kalbar
Baca juga: Anggota DPR: RS di Singkawang jangan tolak pasien BPJS
Baca juga: Legislator: Lebih baik reformasi tata kelola BPJS